• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Serba Serbi Pemilu

Berbeda Dengan Prabowo, Politikus Gerindra Ini Sebut Quick Count Tak Pernah Meleset

20 April
16:52 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Hasil sementara Quick Count atau hitung cepat Pemilu 2019 sejumlah lembaga survei menuai polemik. Kubu Prabowo-Sandi menilai hitung cepat sejumlah lembaga survei tersebut memihak dan menggiring opini.

Meski demikian, Ketua DPP Gerindra, Pius Lustrilanang melalui akun resmi Twitternya @Lustrilanang memposting pernyataan yang bertolak belakang dengan pandangan Ketua Umumnya. Pius mengakui quick count perolehan suara Pilpres yang digelar sejumlah lembaga survei belum pernah meleset sejak 2004.

“Berbeda dengan Pilpres 2014, Pilpres kali ini, tidak ada dispute di antara para penyelenggara QC. Semua berkesimpulan sama: Jokowi-Amin menang di kisaran 8-10 persen. Sejak diperkenalkan di Pilpres 2004, QC belum pernah meleset memprediksikan secara ilmiah pemenang suatu kontestasi,” tulis Pius dalam cuitan di akun twitter-nya, Jumat (19/4/2019).

Namun menurut Pius yang juga menjabat sebagai Panglima Relawan Roemah Djoeang setepat apapun hitungan Quick Count, itu bukanlah pengumuman resmi, yang resmi adalah perhitungan yang dilakukan KPU.

“Yang resmi adalah real count bertahap dan berjenjang oleh KPU mulai dari TPS, Kecamatan, kabupaten, Provinsi, dan terakhir di Pusat,” kata dia.

Merespon polemik hasil survei itu, Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menyarankan agar semua pihak bersifat transparansi terhadap metode yang digunakan dalam hitung cepatnya.

“Metode yang salah akan membuahkan hasil yang salah. Oleh karena itu transparansi menjadi penting kepada publik. Sehingga apa? Ada pertanggungjawaban publik,” ujar Ujang saat dihubungi Radio Republik Indonesia.

Menurutnya keterbukaan itu bisa menjawab kecurigaan publik terhadap adanya isu yang berkembang suatu exit poll hitung cepat disengaja untuk menguntungkan salah satu kandidat.

“Jadi saya secara objektif menilai ketika lembaga surveinya kredibel, metodologinya bisa dipertanggungjawabkan dan benar, bisa menjadi referensi yang baik untuk masyarakat,” ujarnya.

Tetapi, Ujang tidak menampik jika ada juga lembaga survei yang tidak kredibel yang memang dibayar untuk mengatrol calon-calon tertentu. 

Namun, dia menegaskan tudingan keberpihakan lembaga survei kepada salah satu kandidat seharusnya tidak terjadi. Sebab, seluruh kandidat juga menggunakan jasa lembaga survei.

“01 dan 02 itu memang memiliki lembaga survei masing-masing. Jadi memang ada pembanding. Mereka punya survei masing-masing yang dibayar oleh kedua kubu yang kebetulan yang banyak menang di kubu 01,” ujarnya.

Lebih lanjut Ujang mengatakan, ketika lembaganya kredibel, melakukan dengan metode yang bagus dan presisi, hal itu bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara, terkait dengan simpangsiur data hasil penghitungan suara, Ujang menyarankan agar semua pihak menunggu hasil real count yang dilakukan oleh KPU.

“Sehingga kita berdemokrasi ini tidak menduga-menduga, tidak saling menyalahkan. Artinya lembaga survei juga berhak, berwenang untuk mempublikasi hitung cepat dan exit poll-nya karena ada aturan MK. Jadi tidak bisa melaporkan dan sebagainya,” ujarnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00