• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

PDIP : Pihak yang Tidak Puas dengan Hasil Pemilu, Tempuh Jalur Hukum ke MK

19 April
16:15 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengimbau bagi para peserta Pemilu 2019 merasa tidak puas dengan penetapan hasil Pemilu nantinya, bisa menyerahkan hal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasto menyebut MK merupakan lembaga resmi yang paling berwenang dalam masalah sengketa hasil pemilu.

"Bagi yang tidak puas dengan hasil pemilu, baik partai politik peserta pemilu maupun pasangan calon itu ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi. itu mekanisme yang resmi sehingga kami mengimbau agar seluruh elite politik dan para pihak lain untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya buruk," kata Hasto dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Hastopun menyebut, Bu Megawati sejak awal telah memberikan apresiasi kepada pak Prabowo ketika menyampaikan jangan sampai ada pihak elite politik yang terprovokasi.

"Sehingga para elite dalam situasi saat ini untik menciptakan suasana tenang dan kondusif sangatlah diperlukan. Terlebih sejak kita menandatangani pakta integritas bersama dengan penyelenggara pemilu itu sendiri," tambah Hasto.

Di sisi lain, ia mengingatkan elite politik untuk tak menyebarkan narasi-narasi negatif menyangkut Pemilu 2019, dam belajar dari masyarakat yang sedang merayakan pesta demokrasi.

"Pesan yang disampaikan bu Mega mengingatkan kita adalah negara hukum, kita negara berdaulat kita negara yang punya tradisi pemilu yang sangat lama dan rakyat juga memiliki kedewasaan politik, sehingga pemilu bisa berkalan dengan baik dan aman, dan karena itu elite politik harus belajar dengan bagaimana rakyat yang selama ini demokratis datang ke tps menyampaikan pilihannya," lanjut Hasto.

Hasto menegaskan, elite politik harus bertanggung jawab menjaga kondusivitas proses Pemilu 2019, yang saat ini dalam tahap rekapitulasi. Jangan sampai ada elite politik memprovokasi masyarakat.

"Bu Megawati Soekarnoputri mengingatkan kami, kita semua sebaiknya menunggu proses rekapitulasi yang secara berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Seluruh pasangan Calon Presiden Wakil Presiden serta Partai Politik kan dapat mengirimkan saksinya sebagai bagian dari proses pengawasan.

"Sudah saatnya bagi kita untuk bergerak maju dan mempercayakannya kepada KPU dan pengawasan Bawaslu. KPU dan Bawaslu juga dapat dilakukan sebuah tindakan ketika ada indikasi berpihak kepada pasangan tertentu, kita memiliki mekanisme melalui DKPP," kata dia.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00