• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Pemuda Muhammadiyah Jabar Siagakan 10 Ribu Anggota, Ikut Amankan Pemilu

16 April
17:19 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bandung: Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat menentang gerakan People Power yang digunakan salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Terkait hal itu juga, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Jawa Barat, mensiagakan sepuluh ribu orang anggotanya untuk membantu pengaman Pemilu 2019 di Jawa Barat.

Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, Iu Rusliana mengatakan gerakan jalanan atau people power terlalu murah jika digunakan untuk menyikapi hasil demokrasi akbar lima tahunan ini. Ia pun meminta bagi pasangan manapun, baik pasangan nomor urut 01, Jokowi-Maruf maupun nomor urut 02 Prabowo-Sandi untuk bersikap jantan, siap menang dan siap kalah.

"Siap menang dan siap kalah dan menggunakan jalur konstitusional bila merasa dirugikan atau dicurangi," kata Iu, di Bandung, Selasa (16/4/2019).

Hal tersebut kata Iu menjadi kegelisahan tersendiri bagi pihaknya, pasalnya ia menilai indikasi mobilisasi serta gesekan antara kedua pendukung khususnya di wilayah Jawa Barat. Sejumlah daerah juga diindikasi memiliki potensi yang cukup besar terkait risiko-risiko konflik horizontal tersebut, seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.

Untuk itu, 10 pasukan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Jawa Barat akan menerjunkan 10.000 pasukan untuk membantu pengamanan yang sifatnya jika diperlukan.  Pasalnya, sepuluh ribu pasukan tersebut hanya akan membantu pelaksanaan Pemilu di daerahnya masing-masing di 26 kabupaten/kota.

Ia juga meminta aparat kepolisian untuk menjamin kemanan masyarakat selama pelaksanaan Pemilu dengan tidak

"Mendesak aparat keamanan, khususnya Kepolisian untuk menjamin keamanan semua  para pemilih, melakukan tindakan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan intimidasi kepada pemilih. 

Selain itu, ia juga meminta kedua Paslon maupun pendukung untuk menunggu dan menrima hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu kondusifitas, mengintimidasi atau melakukan aksi-aksi yang dilakukan untuk membangun opini yang boleh jadi tidak berdasarkan fakta yang menyesatkan publik. Misalnya dengan deklarasi kemenangan, sebelum keputusan resmi disampaikan," jelasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00