• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Bawaslu DKI Jakarta Ultimatum Pelaku Money Politik

16 April
10:07 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menghimbau kepada seluruh masyarakat dan stakeholder pemilu untuk menghormati masa tenang dengan berhenti berkampanye dan mengawasi bersama praktek politik uang, potensi intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih pada pemilu 17 April 2019.

Bawaslu DKI Jakarta akan menindaktegas setiap jenis pelanggaran politik uang di masa tenang dan pada pemilu 17 April 2019.

Berdasarkan keterangan dari Bawaslu yang diterima RRI, Selasa (16/4/2019), setiap orang pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dipidana penjara empat tahun dan denda Rp.48.000.000, Setiap orang pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dipidana penjara tiga tahun dan denda Rp. 36.000.000.

Bawaslu DKI Jakarta menghimbau pemilih untuk menggunakan hak pilih di TPS dengan benar dan tidak menyalahi prosedur karena setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana penjara satu tahun enam bulan dan denda Rp. 18.000.000,-.

Bawaslu DKI Jakarta menghimbau seluruh stekholder pemilu dan seluruh warga masyarakat untuk tidak melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih karena “Setiap orang dengan sengaja menggunakan dan/atau mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan menghalangi seseorang menggunakan hak pilihnya dipidana penjara dua tahun dan dendaRp. 24.000.000,-“

Bawaslu DKI Jakarta menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang menemukan adanya potensi dugaan pelanggaran praktek politik uang, intimidasi pemilih, adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, pemilih mencoblos lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih dan dugaan pelanggaran lainnya dalam pemilu 17 April 2019 untuk berani melaporkan kepada Bawaslu DKI Jakarta melalui SMS/WA di no 082114340643.

Pelaporan tidak melebihi 7 hari kerja sejak diketahui dugaan pelanggaran agar dapat kami tindak lanjuti serta Para pelapor akan dijamin kerahasiaannya dalam memberikan laporan.

Masyarakat merupakan ujung tombak Pengawasan partisipatif, yang bersentuhan langsung dan merupakan sasaran praktek politik uang dan intimidasi, sehingga diharapkan berani untuk melaporkan setiap bentuk kecurangan dan dugaan pelanggaran pemilu.

Hal ini disampaikan oleh Siti Rakhman Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Kordiv SDM) bahwa dengan masyarakat berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu akan meminimalisir kecurangan, meningkatkan efek jera para pelanggar, mewujudkan keadilan pemilu serta meningkatkan kepercayaan public akan hasil dan memperkuat legitimasi pemilu

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00