• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Subang Sebagai Pusat Benih Rempah Nasional Butuh Perda

13 April
19:51 2019
1 Votes (5)

KBRN, Subang : Menyusul wilayah kabupaten Subang yangvakan dijadikan pusat benih rempah nusantara, dibutuhkan penetapan tata ruang lahan pertanian, khususnya untuk kawasan rempah yang perlu diwujudkan oleh  dalam  regulasi Peraturan Daerah (Perda).

Menurut  Raja Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi, perda yang diterbitkan oleh Pemkab Subang,  dirancang untuk mensinergikan antara kebijakan pemerintah daerah dengan pusat. Hal itu merupakan dorongan untuk mewujudkan Subang sebagai pusat rempah nasional dengan target 500 juta benih rempah, untuk memenuhi kebutuhan benih rempah nasional. 

"Saya harap Pemkab Subang, segera merespon Subang sebagai pusat benih remoah nusantara, sekaligus untuk merancang sebuah perda tentang tata ruang lahan pertanian khusus rempah," ujar Evi kepada Wartawan di Subang, Sabtu (13/4/2019). 

Selain itu perda yang dibutuhkan menurut Evi, Pemkab Subang juga didesak segera membuat Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan Tim Reformasi Agraria, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 tahun 2018 tentang Repormasi Agraria.

"Selain Perda yang kita butuhkan dari produk Pemkab Subang, juga SK pembentukan Tim repormasi agraria, yang sudah diamanatkan PP 86 tabun 2018, sebagai penguat sekaligus yang ikut merancang Perda tata ruang lahan pertanian khusus rempah," terangnya. 

Sehingga dengan adanya tim reformasi agraria itu nanti diharapkan Evi, mampu menginventarisir tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU), yang telah habis  dibagikan kepada masyarakat petani pengelola dan memproduksi benih rempah.

"Keberadaan tim reformasi agraria itu, nantinya bekerja untuk ikut merancang regulasi perda, sekaligus menginventarisir seluruh tanah HGU yang izinnya sudah habis, untuk dibagikan kepada masyarakat, yang nantinya bisa mendukung percepatan pengadaan kebutuhan 500 juta benih rempah, yang ditargetkan pemerintah pusat," jelas Evi.
 
Ditegaskannya juga,  dalam pembagaian tanah HGU yang sudah habis itu, tidak bisa sembarangan karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Karena itu keberadaan perda itu nanti akan memperkuat masyarakat dalam kepemilikan tanah tersebut sehingga para petani akan fokus, dan nyaman serta aman, dalam mengembangkan pertanian rempah-rempah tersebut. 

"Dalam regulasi perda itu penegakan hukumnya harus tegas dan jelas tujuannya, jangan sampai tanah-tanah eks HGU yang sudah habis itu, berpindah tangan kepemilikannya kepada para pengusaha besar, bukannya ke petani," imbuhnya. 

Apalagi nanti langkah ini lanjut Evi, diperkuat dengan penetapan kawasan rempah, dalam mewujudkan Subang sebagai pusat benih rempah nasional.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00