• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kesehatan

BKKBN bersama Stakeholder Targetkan Pendataan Keluarga Terlaksana Baik di 2020

12 April
17:34 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pendataan Keluarga (PK) telah menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dalam membuat basis data keluarga Indonesia bagi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia.

PK menghasilkan data keluarga dan individu yang menjadi sasaran intervensi program dan dapat ditelusuri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RW/RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil.  

Nantinya, Pendataan Keluarga (PK) 2020 akan dilaksanakan pada Mei-Juni 2020 dan dilakukan oleh Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh Keluarga Berencana   atau petugas lapangan Keluarga Berencana dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

"PK 2020 akan mendata keluarga dengan memanfaatkan hasil PK 2015 yang telah dipadankan dengan data Dukcapil Kemendagri telah menjadi Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) dan juga telah dilakukan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) setiap tahunnya," ungkap Sekretaris Utama BKKBN, H. Nofrijal dalam penyampaiannya pada acara kick off meeting pendataan keluarga tahun 2020 dan kick off meeting penyusunan balanced scorecard (BSC) BKKBN 2020-2024, di gedung BKKBN Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Selain menampilkan indikator tahapan Keluarga, PK 2020 juga  akan mengumpulkan data untuk menyusun Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang masuk sebagai sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN.

Setelah dilaksanakan pendataan keluarga tentu akan melibatkan para kader institusi masyarakat pedesaan.

"PK 2020 secara serentak akan dilaksanakan pada 493.982 dusun/RW se-Indonesia dengan memberdayakan lebih dari 1,34 juta kader KB untuk mendata 80 juta keluarga Indonesia. Peran kader KB tidak hanya sebagai pendata, tetapi juga memberikan dukungan/motivasi dan KIE Program KKBPK sesuai segmentasi sasaran," jelasnya.

"Kita ingin membangun sinergitas dan lompatan yang menurut kami ini suatu kesempatan emas untuk BKKBN kalau kita memang nanti mampu untuk mensinergikan antara sensus penduduk 2020 dengan pendataan keluarga 2020," lanjut Nofrijal.

Pendataan data itu sudah dilaksanakan setiap tahun untuk melaksanakan intervensi pembangunan KB dan pembangunan keluarga di lapangan.

"Kita juga melaunching atau melakukan kick off BSC yang berarti alat untuk mengukur tingkat efektivitas dan kualitas manajemen pengelolaan program, hanya memang tantangan kita di BSC kita ini sudah hampir 10 tahun berkerja dengan tools BSC tapi ktia harus betul-betul meyakinkan alat ini untuk membantu kerja semua pegawai dan komponen untuk mencapai visi dan misi," pungkasnya.

Guna mewujudkan perencanaan yang berkualitas, BKKBN akan menyepakati Arah kebijakan SPA BKKBN tahun 2020.

"PK itu nanti gengsinya akan tinggi dia akan diakui secara formal, jadi Presiden nanti akan menggunakan data itu dan jajaran-jajaran yang lain, jadi pada Mei atau Juni 2020 ini sudah terlaksana dengan baik kita berharap 6 bulan setelah itu keluar Indeks Pembangunan Keluarga," paparnya.

Selain itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Margo Yuwono menambahkan, PK 2020 dan Sensus Penduduk (SP) 2020 memiliki peluang integrasi data kependudukan yang terdiri dari 5 (lima) integrasi, yaitu variabel-variabel dasar yang dikumpulkan dalam SP 2020 sama dengan variabel individu yang dikumpulkan dalam PK 2020, integrasi SP 2020 dan PK 2020 merupakan sumber daya yang dimiliki oleh BPS dan BKKBN dapat dimanfaatkan dengan optimal, dengan berkolaborasi, pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan hasil yang diharapkan lebih baik.

"Data yang terkumpul akan lebih kaya dan lebih berkualitas karena melibatkan banyak pihak terutama untuk monitoring dan controlling, integrasi pelaksanaan kegiatan merupakan peluang untuk saling melengkapi kebutuhan data, tidak hanya untuk 3 lembaga (BKKBN, BPS, DUKCAPIL) akan tetapi untuk kemanfaatan yang lebih luas," jelas Margo.

Sebagai informasi, PK dilaksanakan oleh Pemerintah serta  Pemerintah  Daerah  terakhir pada Tahun 2015 digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga  Berencana, dan pembangunan lain.

Hasil PK  telah dimanfaatkan baik oleh BKKBN, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) maupun Kementrian lainnya seperti KemenPUPR, Kementan, Kemendes dan lainnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00