• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Lingkungan Hidup

Terkait Tambang, Masyarakat Adat di Takengon Surati Presiden dan Menteri ESDM

11 April
23:13 2019
0 Votes (0)

KBRN, Takengon: Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Adat Menolak Tambang (Amanat)  kirim surat kepada Presiden Republik Indonesia dan ke sejumlah menteri terkait dengan pertambangan.

Surat tersebut perihal rencana PT Linge Mineral Resource yang akan melakukan penambangan dan pengolahan biji emas dmp di Proyek Abong, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah.

Koordinator Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) Maharadi menyampaikan rencana penambangan emas tepatnya di Proyek Abong, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah itu, dilakukan oleh PT. Linge Mineral Resources. Perusahaan ini telah mendapat izin eksplorasi pada 2009 dengan luas lahan sekitar 98.143 hektar.

Jelasnya, elemen masyarakat  yang tergabung Aliansi Masyarakat Adat Menolak Tambang  (AMANAT) bersama  Bupati Aceh Tengah yang memberi dukungan perpanjangan moratorium Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan menolak perizinan tambang dengan alasan dampak lingkungan di kabupaten itu.

“Kami bersama Aliansi Masyarakat Adat Menolak Tambang telah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia dan ke sejumlah menteri terkait di Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN beserta Lembaga lingkungan Internasional dan Nasional,”ujar Koordinator Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) Maharadi, Kamis (11/4/2019)

Pengiriman surat ke Presiden dan sejumlah Menteri tersebut ungkap Maharadi merupakan komitmen tuntutan yang tertuang di dalam Pakta integritas bernomor IST/2019 tgl 8 April 2019  yang ditanda-tangani oleh Aliansi Organisasi Masyarakat Menolak Tambang di Kabupaten Aceh beberapa hari lalu di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.

“Bagi kami, terhadap rencana penambangan  tersebut, masyarakat menyatakan bersama  menolak tambang emas. Alasannya, selain merusak lingkungan dan mencemari air dengan limbah, kehadiran perusahaan tidak bermanfaat untuk masyarakat. Kami tidak mau hutan dan alam tempat kami menggantungkan hidup hancur,  kami tidak mau situs sejarah Linge hancur, itu tempat sakral suci orang Gayo, Linge itu rumah peradaban kami. Indentitas kami,”timpal Maharadi lagi

Atas alasan merusak lingkungan dan pencemaran air dan merusak situs sejarah, mendesak, Pemerintah Aceh dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] segera mencabut izin PT. PT Linge Mineral Resources.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00