• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Pentingnya Harmonisasi Peraturan Daerah dan Pusat

11 April
16:07 2019
0 Votes (0)

KBRN, Semarang : Masih banyak peraturan daerah yang tidak sinkron dengan peraturan pemerintah atau pun Undang-undang.

Oleh karenanya melalui fungsi DPD RI diharapkan harmonisasi peraturan antara daerah dan pusat dapat terjalin dengan baik, salah satunya untuk meningkatkan daya saing dengan negara tetangga.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memiliki tugas salah satunya sebagai control peraturan daerah (Perda) yang mesti sinkron dengan peraturan diatasnya.

Hal ini merupakan salah satu dampak dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kewenangan Mendagri untuk membatalkan sebuah perda jika bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau UU.

Wakil Ketua DPD RI, Ahmad Muqowam mengatakan saat ini masih banyak peraturan daerah yang tidak sinkron, sehingga sesuai amanat UU MD3, DPD RI diberikan kewenangan untuk mengawasi dan memantau peratruan daerah.

“Salah satu peran dari DPD RI yakni keterwakilan daerah yang ada di pusat sehingga harmonisasi antara perda dengan aturan diatasnya ini harus dijaga. Tidak jarang ditemui adanya peraturan daerah yang bertentangan dengan aturan diatasnya,” ujarn . Muqowam yang ditemui dalam forum diskusi di Semarang, Kamis (11/4/2019).

Salah satunya terkait perizinan dengan investasi yang membuat investor enggan masuk, sehingga diakui jika daya saing Indonesia saat ini tertinggal disbanding Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Olehkarena itu DPD RI memiliki peran untuk mengharmoniskan perda melalui pengawasan dan pemantauan perda yang ada agar sesuai dengan pemerintah pusat.

“ Banyak Perda yang sendiri-sendiri, misalnya perda Jatim yang boleh lewat kendaraan maksimal 10 ton, sementara di Jateng 9 ton sedangakan di Jabar 11 ton. Nah ini kan supir truk yang berjalan Surabaya ke Jakarta melanggar perda di Jateng sehingga perlu harmonisme dalam rangka antar perda,” sebutnya.

Memang, lanjut Muqowam, Judicial terhadap perda bisa dilakukan didalam kewenangan MA. Kalau dulu mendagri melihat perda, misalnya di Grobogan ada Perda yang bertentangan dengan aturan diatasnya langsung bisa dicabut namun sekarang karrna perda bagian dari struktur hukum di indonesa maka MA memastikan tidak boleh pencabutan yang bersifat sepihak.

“Kecuali melalui proses judicial review oleh MA,” katanya.

Disisi lain, Wakik Ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI Abdul Qodir Amir Hartono mengatakan dalam pemantauan anggota DPD dari keterwakilan daerah melaksanakan pemantauan ketika masa reses atau diwilayah pemilihannya. Peran DPD menjadi mata rantai baru yang memberikan kekuatan, pertama bagi daerah, DPD dapat membantu menjamin kesinambungan alur kebijakan dari pusat ke daerah.

“ Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh DPD kelak akan memmberikan perspektif baru terkait hubungan pusat-daerah. Selanjutnya, dalam bidang legislasi, rekomendasi-rekomendasi DPD merupakan data otentik dalam kaitan pelaksanaan undang-undang,” imbuh Hartono.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00