• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Periksa Sejumlah Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Kota Malang

10 April
14:37 2019
0 Votes (0)

KBRN, Malang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan kepada sejumlah saksi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Pemeriksaan yang dilakukan di Aula Sanika Satyawada Polres Malang Kota ini terkait kasus suap APBD Perubahan Tahun Anggara 2015.

Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah pejabat yang menjalani pemeriksaan pada Rabu (10/4/2019) ini diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Malang Hadi Santoso, Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Malang Dahat Sihbagyanto, Sekretaris DPRD Kota Malang Mulyono mantan Kabid Bina Marga DPUPR, serta saksi lainnya.

Kepala Dinas PUPR Kota Malang, Hadi Santoso mengakui, jika pemanggilannya kali ini menjadi saksi untuk tersangka mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang tahun 2014-2016, Cipto Wiyono. "Menjadi saksi untuk Cipto Wiyono, pertanyaannya ya terkait kasus suap APBD Perubahan 2015," katanya saat ditemui usai pemeriksaan.

Ditanya soal jumlah dan detail materi pertanyaan, pria yang kerap disapa Soni ini enggan membeberkan. Namun ia mengaku jika pemanggilannya sebagai saksi kali ini merupakan yang ketiga kalinya. "Soal pertanyaan itu ranahnya penyidik KPK," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan, Mulyono mengungkapkan, pada pemeriksaan kali ini ia ditanya terkait kenal tidaknya dengan 45 anggota DPRD Kota Malang, dimana sebagian besar diantaranya telah dinyatakan sebagai tersangka kasus yang sama.

"Ditanya tahu atau tidak tahu, kenal dan tidak kenal dengan 45 anggota dewan. Ada sekitar 3 pertanyaan, ini pemanggilan kedua," tandasnya.

Cipto Wiyono ditetapkan sebagai tersangka karena ia diduga bekerjasama dengan mantan Walikota Malang M. Anton untu memerintahkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mengumpulkan dana untuk DPRD terkait pembahasan APBD-P 2015. Selain itu, Cipto juga dduga memerintahkan pemboring rekanan di DInas PUPR Kota Malang untuk mengumpulkan uang senilai Rp 900 juta untuk diberikan pada M. Anton agar mendapat persetujuan APBD-P 2015.

Kasus ini telah menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono, mantan Walikota Malang M. Anton, mantan Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jarot Edi Sulistyono, serta mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00