• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Sorotan Kampus

Rektor IPDN Jatinangor Sampaikan Pendaftaran Persyaratan Calon Praja 2019

10 April
14:16 2019
1 Votes (5)

KBRN, Sumedang : Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. Murtir Jeddawi SH, S.Sos, M.Si menyampaikan, bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 892.1/2867/SJ dan nomor 892.1/2868/SJ tertanggal 5 April 2019 tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN 2019,  Kemendagri RI kembali membuka penerimaan calon praja IPDN tahun 2019.

"Proses pendaftaran SPCP IPDN dimulai sejak Selasa (9/4/2019) kemarin, hingga Selasa (30/4/2019) mendatang," ujar Rektor  kepada RRI, di Kampus IPDN Jatinangor, Rabu (10/4/2019).

Rektor IPDN menuturkan, seluruh rangkaian SPCP IPDN tahun 2019 tidak dipungut biaya atau gratis, kecuali tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 50.000.

"Penerimaan SPCP IPDN dilakukan pendaftaran secara Online melalui website http://sscasn.bkn.go.id atau http://dikdin.bkn.go.id ," terangnya.

Selain itu, sambung Murtir, Ada beberapa tahapan yang harus dilaluli dalam SPCP yakni, Seleksi administrasi persyaratan pendaftaran, Seleksi kompetensi dasar, Tes kesehatan daerah, Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran dan Penentuan akhir (Pantukhir) yang meliputi, Tes kesehatan pusat, Tes kesamaptaan, Tes wawancara dan pemeriksaan penampilan.

"Selanjutnya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pendaftar yakni, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Usia seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan  tanggal 1 September 2019, Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm, Ijazah paling rendah SMU, Aliyah termasuk lulusan paket C dengan nilai rata rata minimal 70,00 namun, untuk Provinsi Papua dan Papua Barat minimal 65,00 dengan nilai ujian sekolah lulusan 2016 sampai dengan 2019," tuturnya.

Pendaftar juga, sambung Rektor, harus memiliki KTP-el bagi peserta yang berusia 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP-el, Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta OAP yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/kota masing masing dan mengetahui Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Surat Keterangan belum pernah menikah, bebas narkoba, dan berkelakuan baik. juga, bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, menyebarkan paham radikalisme dan melakukan tindakan asusila atau penyimpangan seksual LGBT dilengkapi dengan Pasfoto 4x6 berwarna menghadap ke depan mengenakan kameja putih tanpa memakai kacamata.

"Proses SPCP IPDN tahun 2019 ini, ikut diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga, SPCP dilakukan secara gratis, akuntabel dan transparan. namun, masyarakat tetap harus waspada apabila ada pihak pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan IPDN yang mengaku ngaku bisa meloloskan dalam SPCP ini sebab, semuanya dilaksanakan secara online begitupun jika pendaftar merasa tidak puas dengan hasil yang diperoleh dapat langsung komplain secara online," tandasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00