• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Tisna Sanjaya; Indonesia Sudah tidak Bisa Diubah Dengan Cara Apapun

9 April
19:22 2019
4 Votes (5)

KBRN, Bandung: Sejumlah budayawan, aktifis keagamaan hingga seniman di Kota Bandung, menolak adanya amandemen UUD 1945, jika amandemen tersebut mengubah dasar negara dari NKRI menjadi bentuk negara baru.

Hal tersebut merupakan sikap para budayawan, aktifis keagamaan dan seniman Kota Bandung, terkait  isu soal pembentukan negara dengan sistem pemerintahan khilafah atau berdasarkan agama tertentu, yang mengemuka seiring dengan Pilpres 2019.

Seniman Tisna Senjaya mengatakan,  sejak Indonesia terbentuk, negara disepakati dengan berasaskan Pancasila.

"Ketika fenomena khilafah dimunculkan, menurut saya, Indonesia sudah tidak bisa lagi diubah dengan cara apapun, baik itu khilafah atau ideologi apapun," ujar Tisna kepada wartawan di Kota Bandung, Selasa (9/4/2019).

Dikatakannya, Pancasila sudah mengakomodir semua hal yang ada di republik ini. Sebut saja, keanekaragaman budaya, agama, suku hingga etnis.

"‎Siapapun yang terpilih nanti,  baik pak Jokowi atau Prabowo jika kelak nanti terpilih, Pancasila tidak boleh diganggu gugat karen sudah disepakati bersama bangsa Indonesia," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Budayawan Sunda, Roedy Wiranatakusuma berpendapat, munculnya isu khilafah di tengah momen politik jadi semacam pengingat untuk bangsa Indonesia untuk kembali memperkuat Pancasila.

"Dinamika poitik yang ada sekarang harus jadi reminder buat kita untuk memelihara marwah Pancasila. Jadi, tidak perlu ada perubahan apapun terhadap bentuk dan dasar negara, siapapun yang terpilih," katanya.

Hal senada juga dikatakan Aktifis Nahdlatul Ulama (NU) M Yajjid Kallam. Menurutnya perubahan dasar negara Indonesia dari negara kesatuan  menjadi bentuk lain seperti sebut saja berdasarkan agama, hanya memungkinkan dilakukan lewat amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"Amandemen UUD 1945 memang boleh ada, tapi kita perlu lihat amandemennya kemana, apakah merubah dasar negara baru atau penyesuaian. Kalau membentuk negara baru, tidak perlu amandemen dan perubahan bentuk negara sudah tidak bisa dilakukan," ujar M Yajjid Kallam.

Kekhawatiran mengganti sistem pemerintahan dari republik menjadi khilafah terbantahkan jika merujuk pada Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 yang menyebutkan, mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan lewat amandemen UUD 1945

"Masalah hari ini, seyogyanya bukan membentuk dasar negara baru karena negara sudah ada dan sudah disepakati sedari awal negara ini berdiri. Jadi, kalau amandemen nanti hanya untuk mengganti bentuk negara, jangan ada amandemen," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00