• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Hanya 30 Persen Anggota DPRD Jatim Yang Lapor LHKPN

9 April
17:56 2019
0 Votes (0)

KBRN,  Surabaya: Dari 100 orang Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, baru 30% dari anggota yang sudah melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sedangkan sebanyak 70 persen sisanya belum menyerahkan laporan.

Menurut Wakil Ketua Badan Kehormatan BK DPRD Provinsi Jatim Basuki Babusalam,  rendahnya laporan itu diakibatkan oleh faktor rumitnya mekanisme pelaporan, dan mayoritas anggota DPRD sibuk untuk kampanye menjelang Pemilu 2019.

"Pertama soal mekanisme. Mekanisme itu agak jlimet. Kita sudah ngisi banyak, ada surat pernyataan, ternyata ada balasan via email. Lalu ada semacam verifikasi ulang. Di satu sisi tidak banyak yang paham soal ini. Ketika diserahkan pada staff, yang paham soal ini, staff kan gak tahu berapa harta kekayaan anggota. "ujar Basuki Babusalam,  Selasa,  (9/4/2019).

Namun Basuki yakin bahwa mereka akan lakukan laporan meskipun ada yang melebihi tenggat waktu yang telh ditentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Inikan momentum dimana semua orang meregang nasib di daerah pemilihan masing-masing. Ketika kemudian disibukkan dengan ini LHKPN, teman-teman menganggap bisa diisi nanti. Kita sudah ada sosialisasi dari BPK terkait pengisian dan pembaharuan data. Nah ini kan harus dilakukan dengan penuh waktu. Sementara teman-teman Saya pahami banyak yang turun ke lapangan, konsolidasi suara. Saya yakinlah Teman-teman dari sisi niat, hanya persoalan waktu. "ujarnya. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), mempublikasikan rekapitulasi penyerahan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Pengumuman itu, meliputi nama-nama anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia, yang telah menyerahkan LHKPN secara tepat waktu, yakni sebelum 31 Maret 2019, melaporkan terlambat setelah 31 Maret 2019, dan yang tidak melaporkan LHKPN. Khusus untuk Jawa Timur (Jatim) yang tersebar di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota, terdapat 1.796 wajib lapor dengan tingkat kepatuhan, yaitu 66 persen atau sebanyak 1.191 orang yang telah melaporkan harta kekayaannya.

Pengumuman LHKPN sektor legislatif ini, merupakan bagian dari kerja bersama KPK dan KPU sebagai ikhtiar mewujudkan pemilu yang berintegritas. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00