• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Jaksa Menyapa

Kejagung Siap Sukseskan Proses Pemungutan Suara dan Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2019

8 April
19:12 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Jaksa Agung Muda Intelijen Dr Jan S Maringka melakukan monitoring melalui video conference kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Intelijen, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dan Kepala Seksi Intelijen di seluruh Indonesia dalam rangka kesiapan Kejaksaan dalam menghadapi proses pemungutan suara dan hasil perhitungan suara Pemilu 2019, bertempat di Media Center Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI.

Jaksa Agung Muda Intelijen Dr Jan S Maringka menyampaikan kesiapan jajaran Kejaksaan menghadapi Pemilu 2019 secara serentak yaitu, Pilpres, Pileg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPR RI.

Menurutnya kesuksesan Pemilu 2019  menjadi perhatian utama pihak kejaksaan khususnya  menghadapi ancaman pada pemilu dan politik identitas.

"Pemilu 2019  yang anggarannya bersumber dari APBN dengan total sebesar Rp25,9 Trilyun, antara lain sebagai berikut : Perkiraan ancaman tahapan Pemilu 2019 maupun Politik Indentitas. Menjalin kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka sukseskan Pemilu 2019," ungkapnya kepada wartawan, Senin (8/4/2019).

Dikatakannya Antisipasi permasalahan hukum yang dapat timbul melibatkan penyelenggara Pemilu menjadi hal utama yang harus dilakukan aparat kejaksaan.

"Untuk mengatasi persoalan pemilu pihak kejaksaan telah mempersiapkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendampingi penyelenggara Pemilu di sengketa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi,"  katanya.

Lebih lanjut Dr Jan S Marinka menjelaskan Identifikasi permasalahan hukum saat berlangsungnya pemungutan suara mulai dari pencoblosan dan penghitungan suara serta tindak pidana umum dan khusus akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai Undang Undang.

"Perkara Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penanganannya dilakukan oleh Sentra Gakkumdu menggunakan Hukum Acara dalam Undang-Undang Pemilu. Perkara Tindak Pidana Biasa terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, misalnya ujaran kebencian, hoax, kerusuhan antar pendukung. Perkara Tindak Pidana Biasa oleh unsur peserta Pemilu, misalnya Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," jelasnya.

Di dalam mengantisipasi gangguan jelang pesta demokrasi Pemilihan Umum ini, jajaran Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri diminta lebih mengoptimalkan perannya di Masyarakat.

"Saya  minta kepada jajaran kejaksaan  untuk meningkatkan peranannya di dalam  meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui program Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, dan Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum, dan juga melakukan cipta kondisi di daerah hukum masing-masing dengan maningkatkan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem), pengawasan barang cetakan (Wasbarcet), dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (Was Ormas)," pungkasnya.

Kegiatan video conference oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Dr Jan S Maringka kepada jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia dihadiri oleh Plt Sesjam Intelijen, Direktur A, Direktur B, Direktur C, Direktur TUN, Kepala Pusat Penerangan Hukum, para Kasubdit pada Bidang Intelijen, dan para Kabid serta Kasubbid pada Pusat Penerangan Hukum. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00