• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Komisi III DPR: Polisi Harus Pegang Perintah Kapolri Terkait Netralitas Dalam Pemilu

2 April
17:33 2019
2 Votes (5)

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi III DPR berharap Polisi tidak boleh berpolitik. Hal ini disampaikan oleh Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat menjawab pertanyaan salah satu peserta sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Tabalog Kalimantan Selatan, Selasa(2/4/2019).

 “Beberapa hari ini banyak masyarakat yang menanyakan mengenai beredarnya screenshot group WA yang diduga milik anggota Polri. Didalamnya terlihat ada upaya untuk penggalangan dukungan pada salah satu calon di Pilpres 2019 ini. Kabar ini memang harus diklarifilasi, apalagi kemudian ada salah satu mantan kapolsek yang memiliki cerita seperti itu juga.” jawab anggota MPR RI dari Kalsel I tersebut.

Lebih lanjut, dalam pesan elektronik yang diterima Radio Republik Indonesia ini, Habib Aboe Bakar menjelaskan  bahwa dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tidak boleh masuk dalam ranah politik praktis.

“Pada pasal 28 undang-undang Polri disebutkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Ini harus dipedomani oleh Polri sebagai institusi, maupun personel masing-masing di lapangan," terangnya.

Netralitas Polri dianggap sebagai hal yang penting, oleh karenanya  Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019.

“Kapolri sudah membuat Telegram untuk mengingatkan anggotanya. Dalam surat itu, ada 14 poin larangan bagi anggota Polri yang wajib dipedomani untuk menjaga perilaku netralitas. Pedoman ini harus diikuti oleh seluruh anggota Polri dimanapun berada," terang wakil ketua Fraksi PKS DPR RI tersebut.

Habib menambahkan, jika ada oknum yang bermain politik praktis silahkan dilaporkan.

“Masyarakat bisa mengambil peran aktif, jika ada ada oknum Polri yang ikut dalam politik praktis silahkan laporkan ke Propam, Kompolnas dan Komisi III. Kita harus menjaga kualitas demokrasi karena ini adalar pilar kenegaraan kita," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00