• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

RUU Pesantren sebagai Payung Hukum Pesantren di Indonesia

27 March
07:51 2019
4 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan akan menjadi payung hukum pesantren di Indonesia. Marwan mempertanyakan lebih dari 70 tahun merdeka, namun belum ada payung hukum yang menaunginya.

"Karena itu,  masa Indonesia sudah merdeka payung hukum untuk pendidikan pesantren belum ada. Bahkan tamatan pesantren disuruh harus menyamakan dulu ijazahnya dengan ijazah lembaga pendidikan formal," kata Marwan dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema 'RUU Pasantren Rampung Dua Bulan?' di Media Center MPR/DPR RI dengan narasumber lainnya Mantan Humas Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Jerry Sumampow, diterima rilis, Rabu (27/3/2019).

"Karena itu pertanyaannya, tegas Marwan, dzolimkah negara kepada lembaga pesantren? Dzolim saya bilang,  karena begitu lamanya merdeka belum ada payung hukum," tambahnya.

Dia menjelaskan, sudah lama sekali diharapkan undang-undang ini ada,  karena lembaga pendidikan pesantren dalam catatan sejarah bertarikh  tahun 1700 sudah ada dan pesantren berkelas itu. Yang  namanya pesantren sorogan itu tahun 1500 sudah ada tapi belum berkelas. Dimana para Santri menghadap Kyai di Sorong kitabnya itu tahun 1500.

"Tahun 1700 sudah ada di kelas,  apa yang diajarkan di situ itu tadi,  selain pendidikan agama di ajarkan juga memupuk cinta tanah air,  kalau ketua umum saya menyebutkan ada slogan saya nasionalis,  saya agamis,  sebetulnya para ulama mendidik santri nya itu tidak bisa dibedakan,  dia itu nasionalis atau agamis,  karena dua-duanya masuk di dalamnya," imbuhnya.

Sehingga pada tahun 1930 muktamar NU pertama di Banjarmasin sudah memutuskan akan mendirikan negara. Negara Darussalam, apa kriteria parameter negara Darussalam yaitu tadi,  salah satunya bahwa yang akan dibentuk negara ini punya takdir ber pulau-pulau,  punya takdir bersuku-suku,  punya takdir bermacam-macam agama,  itu yang diadopsi menjadi pasal 29.

"Takdir itu harus dipelihara,  bagaimana para ulama memahami kebangsaan kita yaitu Nusantara ini, kalau begitu para ulama dan para Kyai itu tidak bisa dibedakan yaitu nasionalis atau  agamis, dua-duanya ada disitu, karena cita-citanya sudah ingin mendirikan bangsa negara Darussalam  atau negara kesejahteraan," tuturnya.

Ia pun mentargetkan Komisi VIII DPR dapat menuntaskan pada sidang periode anggota DPR 2014-2019. 

Mantan Humas Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Jerry Sumampow mengatakan dirinya sudah dua kali mengenai RUU Pesantren.

"Meskipun agak kaget aja,  karena ketika ini menjadi berita kemudian Qomar Gultom ditanya oleh wartawan salah satu media,  lalu memberikan komentar Tapi waktu itu memang informasinya hampir nggak ada sama sekali, bahwa yang diinformasikan ada RUU pesantren dan pendidikan keagamaan lalu didalamnya mengatur beberapa hal terkait dengan 2 hal yang waktu itu disebutkan adalah sekolah minggu dan katekisasi," terangnya.

Sekolah minggu, ungkapnya dan katekisasi itu tidak apple to apple  dengan pesantren. Kalau pesantren itu kan memang pendidikan keagamaan tapi sudah tidak formil di lingkungan NU khususnya atau dilingkungan umat Islam. Dia  formal karena ada pertemuan belajar yang rutin kemudian ada kurikulumnya gitu dan ada ada pengajarnya.

"Meskipun agak kaget aja,  karena ketika ini menjadi berita kemudian Qomar Gultom ditanya oleh wartawan salah satu media,  lalu memberikan komentar Tapi waktu itu memang informasinya hampir nggak ada sama sekali, bahwa yang diinformasikan ada RUU pesantren dan pendidikan keagamaan lalu didalamnya mengatur beberapa hal terkait dengan 2 hal yang waktu itu disebutkan adalah sekolah minggu dan katekisasi," pungkasnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00