• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Lingkungan Hidup

Aturan Rehab DAS dan Reklamasi di Kutai Barat Perlu Direvisi

23 March
19:12 2019
11 Votes (5)

KBRN, Sendawar : Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Provinsi Kaltim Anselmus Tatang menilai, aturan tentang Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) cenderung merugikan daerah pemilik konsesi. Pasalnya menurut Anselmus Tatang beberapa perusahaan justru melakukan rehab DAS maupun reklamasi hutan bukan pada areal sekitar konsesi, melainkan jauh dari lokasi tambang.

“Kita ingin mengusulkan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk revisi aturan terkait dengan lokasi rehab DAS ini. Memang yang ada selama ini kan kegiatan rehab DAS bisa di kabupaten lain tapi dalam satu provinsi. Nah kita minta aturan itu dipersempit supaya melakukan kegiatan rehab DAS tetap di kabupaten tempat mereka melakukan penambangan”, ungkap Anselmus Tatang kepada RRI sabtu (23/3/2019).  

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kubar Yohanes Mas Puncan Karna.  Menurutnya rehab DAS adalah kontribusi tambahan dari perusahaan pemegang IPPKH dalam upaya pemulihan lingkungan. Sehingga pihaknya meminta perusahaan berkonsultasi dulu dengan pemerintah daerah sebelum ditetapkan lokasi rehab.

“Ini adalah kontribusi tambahan karena kekayaan kita diambil. Kita yang di obok-obok,  kita yang digarap tapi rehabnya kok di daerah lain. Kita juga tidak bisa menyalahkan seratus persen ke perusahaan. Mungkin selama ini perusahaan memang tidak mendapatkan data dari kita”, katanya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kubar Ali Sadikin, melalui kasi PDKLH Maharan,S.Hut, berjanji untuk menindak lanjuti rekomendasi anggota dewan tersebut.

“Tugas kami nanti akan berkoordinasi dengan dinas kehutanan provinsi untuk mengidentifikasi DAS mana yang punya kriteria untuk dilakukan rehab. Karena sesuai dengan Permenhut nomor P.27 tahun 2018, pemegang izin wajib memberikan kemudahan kepada pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi”, jelas Maharan.

Perwakilan PT.Trubaindo Coal Mining dan Bharinto Ekatama (TCM-BEK) Hirung mengaku perusahaanya adalah salah satu pemegang IPPKH  yang mulai melakukan rehab DAS. Lokasi yang dipilih antara lain di Bukit Suharto di kawasan Balikpapan-Samarinda, ke dua di Kabupaten Kutai Timur dan ke tiga di kecamatan Bongan Kutai Barat dengan total 13.000 hektar. Mengenai penentuan lokasi menurut Hirung adalah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Bukan dari perusahaan yang menentukan lokasi, itu murni dari BP DAS dan mereka berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai penempatan lokasi untuk direhab karena kriterianya juga cukup banyak” pungkasnya.

Untuk diketahui regulasi mengenai rehab DAS dan reklamasi oleh perusahaan pemegang IPPKH  tertuang dalam sejumlah peraturan. Yakni Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.89 tahun 2016 dan Permen LHK nomor 27 tahun 2018, kemudian  Permenhut RI nomor.P-87 tahun 2014 serta Permenhut RI nomor. P-63 tahun 2011.

Sebagai informasi, berdasarkan data Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda ada 17 perusahaan tambang batu bara yang memegang IPPKH di wilayah kabupaten Kutai Barat dengan total lahan mencapai 26.483 hektar.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00