• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Forsitas Cara BNPT Wujudkan Negara Hadir Bersama Korban Terorisme

21 March
23:10 2019
1 Votes (5)

KBRN, Kuta : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan Forum Silaturhami Penyintas (Forsitas) di Kuta, Kamis (21/3/2019). Forsitas ini menjadi jawaban kepada penyintas (korban) tindak pidana terorisme yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam menjalani kehidupan.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis mengatakan, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, pihaknya wajib memberikan perlindungan dan dukungan kepada para penyintas.

"Jadi mereka tidak merasa tertinggalkan lagi seperti yang lalu, karena yang lalu kita belum punya payung hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," katanya kepada wartawan.

Ia berharap Forsitas bisa dilaksanakan minimal setahun sekali dan lingkupnya bisa lebih besar lagi. Langkah itu penting, mengingat dalam forum ini, BNPT akan menghubungkan para penyintas dengan kementerian dan lembaga yang bisa memberikan bantuan seperti Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Dikti, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Disitulah kesempatan kawan-kawan Penyintas untuk bertanya. Jadi dalam program deradikalisasi itu ada namanya pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan, bagian dari program deradikalisasi tersebut untuk mantan napiter. Untuk penyintas ini juga harus bantu, yang saya katakan tadi, negara hadir untuk membantu mereka," papar Hendri.

Sementara Sekretaris Jenderal LPSK, Nursidarta mengemukakan, penyintas yang dulu tidak terakomodir kini bisa diperjuangkan seluruh haknya. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, para penyintas dikatakan bisa mendapatkan kompensasi dari negara.

"Kompensasi itu adalah bentuk perhatian negara yang itu dalam bentuk uang tunai akan kita berikan kepada para korban, terutama korban terorisme masa lalu, dan itu nanti akan dibayarkan oleh LPSK. Dengan catatan mereka mendapatkan surat keterangan dari BNPT," jelasnya.

"Jadi koordinasi antara kami dan BNPT ini harus jadi satu. Kami tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Kami bisa membayarkan, tergantung apa yang disampaikan melalui surat keterangan yang diberikan oleh BNPT untuk korban terorisme masa lalu," imbuhnya.

Nursidarta menyebut, saat ini pihaknya tengah menyusun Peraturan Pemerintah untuk kompensasi bagi para korban tindak pidana terorisme. Dipaparkan, LPSK telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk besaran kompensasi. Sesuai aturan, kompensasi itu paling lambat diberikan 3 tahun dari bulan Juni 2018.

"Anggarannya kami belum bisa menghitung. Karena surat keterangan yang baru sampai kepada kami sekarang ini baru ada 121 korban dari kira-kira jumlah korban itu sekitar 500 sampai 600. Karena kami tidak mungkin BNPT langsung menerbitkan surat keterangan. BPNPT harus melakukan asesmen dulu untuk melihat apakah mereka benar-benar korban atau bukan," tutupnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00