• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Fadli Zon: Ada Konflik Interes Antara Lembaga Survei dan Konsultan Politik

21 March
21:28 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi keberadaan lembaga survei yang berhimpitan dengan konsultan politik. Selain ini Politisi Partai Gerindra tersebut mempertanyakan pesanan politik lembaga survei yang tidak dipublish ke masyarakat.

"Saya ingin mencatat bahwa perkembangan lembaga survei di Indonesia itu berhimpit dengan perkembangan lembaga konsultan politik. Ini persoalan dasarnya. Bahwa ini adalah satu identitas yang berbeda dimana lembaga survei sendiri dan lembaga konsunsultan politik juga sendiri, dan kalau lembaga survei berhimpit dengan konsultan politik maka akan ada conflict of interest. Itu akan menjadikan survei itu sebagai alat propaganda,  alat kampanye dari yang membayar dia sebagai konsultan politik," kata Fadli dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Survei Pemilu, realita atau rekayasa?" di Press Room, Kamis (21/3/2019).

Ditegaskan Fadli, kenyataannya banyak lembaga survei di Indonesia ini merangkap menjadi konsultan politik. Jadi bukan sebagai lembaga survei independen dan tidak diklaim sebagai lembaga survei independen.  

Lembaga survei,  sebetulnya diam-diam sudah punya kolaborasi dengan salah satu kontestan, apakah itu di pilkada atau pilpres ataukah dengan partai politik dan kemudian mereka juga mendapatkan   kontrak tertentu. "Dibayar untuk berapa kali survei dan kemudian menjadi juga konsultan politik sekaligus,” katanya.

"Inilah yang membuat lembaga survei itu sebetulnya merupakan,  tidak semua ya, tetapi bisa menjadi predator demokrasi,  predator politik karena mereka ini menjadi mafia. Menjadi mafia survei karena pekerjaan mereka itu bukan lagi pekerjaan untuk menciptakan suatu gambaran publik yang sesungguhnya,  tetapi apa yang diharapkan oleh yang membayarnya, yang menurut saya yang bisa membuat lembaga survei ini sebagai mafia-mafia politik dan predator demokrasi,” lanjut Fadli.

Menurutnya, lembaga survei ini membahayakan bagi demokrasi kita. Fadli pun mencontohkan diantaranya Pilkada DKI , Pilkada Jawa barat dan Pilkada Jawa tengah.  

"Sebagai contoh misalnya SMRC  dalam pilkada DKI menempatkan saudara Anies-sandi itu 47, 90 persen, ternyata hasil akhirnya 57,9 persen. Coba beda berapa persen itu  kalo charta politika menempatkan 44,8, dan kalau indikator menempatkan 48,2 persen," kata Fadli tunjukkan data.

Waktu itu, ungkapnya, tanggal 18 April tahun 2017 itu masih ada rekamannya itu. Dan dirinya berkumpul dengan Prabowo di Restoran Batik Kuring. waktu itu Prabowo malam hari itu jam 09.00 WIB malam kalau tidak salah di ujung pertemuan mengatakan insya Allah besok Anies-sandi akan menang kit akan menang 58 persen dan  menurut survei internal kita,  ternyata cuma  kalau tidak salah hasil KPU yang karyanya itu adalah 57,97  persen.

"Jadi meleset 0,03 persen dari apa yang ada di dalam survei internal kita. Begitu juga data di Jabar dan Jateng,” papar dia.

Sosiolog Musni Umar mengaku tidak percaya dengan lembaga survei. "Resah dan tidak percaya survei. Saya survei langsung dan ketemu langsung masyarakat,” katanya.

Dia pun mengaku lebih percaya survei sendiri. Mengapa? Karena tidak ada netralitas
Lembaga survei dibiayai siapa yang mendanai. Kemudian ada metodologinya.

"Survei-survei itu untuk mengarahkan orang untuk memilih sesuatu. Analisis sosiologis Prabowo-Sandi memenangkan Pemilu 2019. Ada yang mengatakan kepada saya. Survei abal-abal. 100 persen saya langsung turun ke lapangan. 100 persen ingin lakukan perubahan," imbuhnya.

Pengamat dari SMRC  Sirajudin Abbas mengatakan penting untuk pendidikan politik dan juga pendidikan serta pengetahuan tentang survei politik. Agar bisa membedakan mana kajian akademik yang bisa dipertanggung jawabkan dan mana kajian yang tidak didasarkan pada disiplin akademik yang baik.

"Cerita seperti ini bukan yang baru juga, kalau lihat kebelakng 2014 yang lalu 2 bulan menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden  saat itu banyak sekali laporan olah lembaga-lembaga yang disebut dirinya lembaga survei politik dengan menyajikan sejumlah data yang cukup extrim. Ada yang menyebut beberapa partai hilang dari bumi politik Indonesia namun hasilnya berbeda," terangnya.

Dia pun memgakui ada banyak kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga. Seperti audit dan ada juga yang mengundurkan diri sebelum diaudit. Intinya menghindari audit itu.

"Terbukti akhirnya dengan laporan penghitungan resmi dari KPU, lembaga-lembaga yang menemukan bapak Jokowi-JK menang saat itu terlihat betul sangat dekat dengan hasil resmi KPU. Kesimpulannya, rata-rata kesalahannya dibawah 0,1 persen.  Jadi ini nggak sampai setengah persen selisih."

Anggota DPR Maruara Sirait mengatakan survei adalah potret dalam menentukan perubahan. Di Indonesia saat ini sebetulnya sudah cukup disiplin dengan tradisi keilmuan dan melakukan survei opini publik dan quick count dengan dasar metodologi dan kerangka pengetahuan yang sangat baik, sehingga hasilnya terbukti .

"Tetapi peristiwa di 2014 itu masih menjadi bahan perbincangan di kalangan politisi. Partai politik dan publik secara luas, selalu ada ancaman resiko seperti itu, jika pertentangan-pertentangan semacam itu menjalar ke publik itu  bisa menimbulkan konflik horizontal, yang pertama.
Yang kedua juga bisa menurunkan kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu, dari tuduhan pemilu tidak dilakukan secara adil dan itu bisa keluar juga,  tuduhan keberpihakan pemerintah dan aparat keamanan selama masa pemilu," terang Ara, sapaan Maruara. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00