• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Serang Golkar, PSI Tak Pahami Masalah dan Kekanak-kanakan

15 March
19:00 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Partai PSI melalui Ketum Grace Natalie menyindir dan menyerang Partai Golkar. Isu yang digunakan adalah Perda Syariah dan posisi Golkar dalam menyikapi kasus-kasus konkrit hingga pada satu titik PSI berkesimpulan Golkar secara tidak langsung mendiskriminasi kaum minoritas di Indonesia.

"PSI menyampaikan pernyataan demikian karena tidak memahami masalah dan kekanak-kanakan. Mereka abai terhadap pembangunan demokrasi Indonesia dalam jangka panjang dimana Golkar menjadi tiang dari pembangunan demokrasi tersebut," ujar Calon Anggota DPR RI Dapil Jatim V, Ahmad Irawan dalam keterangan persnya yang diterima Radio Republik Indonesia, Jumat (15/3/2019).

"Partai PSI bersama Golkar merupakan koalisi partai pendukung calon Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin. Manuver politik dan pernyataan yang dikeluarkan oleh PSI akan mengganggu soliditas koalisi dan merugikan partai Golkar serta kader partai Golkar yang sedang maju sebagai calon anggota legislatif," tambahnya.

Menurut Wabendum PP AMPG ini, jika PSI terus menerus mengambil langkah yang merugikan sesama partai koalisi, sebaiknya PSI dikeluarkan saja dari koalisi. "Lebih baik PSI fokus meloloskan partainya ke parlemen karena keberadaan mereka juga tidak signifikan di lapangan membantu pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin," tambahnya.

Dimata Irawan, PSI telah menggunting ikatan sejarah dan menyimpan kebencian yang akut terhadap keharmonisan masyarakat Indonesia.

Kata dia, keharmonisan yang terbangun berdasarkan prinsip mayoritas melindungi minoritas dan tidak meragukan demokrasi sebagai sistem terbaik yang merangkul semua pihak.

"Jadi pernyataan dan serangan PSI hanya akan mengipasi bara dan menyebarkan kebencian terhadap UUD 1945 dan Pancasila," tandasnya.

Irawan menilai,  masyarakat harus disadarkan bahwa langkah-langkah PSI hanya sekedar menjadi alat penarik dukungan politik yang dapat mengancam kepentingan bangsa dalam jangka panjang.

Lebih jauh dirinya menjelaskan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah Perda Syariah. Perda Syariah hanya imajinasi PSI yang terbentuk karena kebencian pada rekatan agama dan pancasila.

Karena secara formal sistem hukum Indonesia hanya mengenal Perda. Jika yang dimaksud adalah Perda Provinsi/Kabupaten/Kota yang muatannya mengatur tentang urusan agama, maka secara tidak langsung PSI menyerang Jokowi karena urusan agama merupakan urusan absolut yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Sehingga apa yang dilakukan PSI telah merusak bangunan dukungan terhadap Jokowi yang telah diikhtiarkan partai-partai koalisi," tegasnya.

Masih soal perda, Irawan menambahkan, bahwa perda merupakan produk hukum demokratis yang mengatur otonomi daerah, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus di setiap daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, jika Perda tersebut nyatanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bahkan bertentangan dengan nilai Pancasila, maka dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung.

"Jadi PSI tak cukup hanya menyebutkan statistik jumlah Perda yang dikategorikannya sebagai Perda Syariah, tapi silahkan dibuktikan dan mengambil langkah hukum," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00