• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Perwakilan Jukir di Madiun Temui Walikota Bahas Permasalahan Parkir

15 March
13:16 2019
0 Votes (0)

KBRN, Madiun : Permasalahan parkir di Kota Madiun masih belum menemukan  titik terang. Kali ini, perwakilan juru parkir (jukir) kembali mendatangi Balaikota Madiun untuk melakukan audiensi, Jumat (15/3/2019). Audiensi, dipimpin langsung Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto.

Perwakilan jukir, Joko Permono mengatakan, kedatangannya di Balaikota menindaklanjuti pengelolaan parkir di Kota Madiun yang belum menemukan solusi. Apalagi, sampai saat ini diakui ada delapan orang jukir yang diberhentikan secara sepihak oleh PT. Bumi Jatimongal Permai (PT. BJP) selaku pengelola parkir.

Tidak hanya itu, audiensi tersebut juga meminta kejelasan sikap pemerintah kota terhadap adanya intimidasi dari pihak PT. BJP dan penarikan setoran parkir yang dianggap masih cukup tinggi. Disisi lain, Joko menyatakan ada oknum lurah di Kota Madiun yang beberapa waktu lalu memanggil koordinator jukir dan mengarahkan untuk kembali bekerja ke PT. BJP.

“Koordinator kita menolak, kita berjuang ini bukan terus mencari hal-hal itu tapi demi jukir se Kota Madiun. Mereka bilang seperti itu saat dipanggil oleh pak lurah. Lalu ancaman-ancaman, pemecatan itu juga masih menjadi masalah. Dan sebenarnya juru parkir juga tidak sanggup membayar setoran setinggi itu. Kami berharap, teman-teman yang sudah dipecat ini harusnya dikembalikan untuk bekerja lagi,” kata Joko.

Sementara itu Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto menuturkan, dalam waktu dekat pemkot akan memanggil PT. BJP untuk melakukan klarifikasi terakit permasalahan parkir yang dikeluhkan jukir. Nantinya pemkot juga akan mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi pengelolaan parkir. Sementara terkait keterlibatan oknum lurah, Sugeng mengaku tidak pernah memerintahkan ASN untuk mengarahkan jukir sehingga tidak dianggap sebagai bentuk intimidasi.

“Saya ingatkan untuk lurah atau ASN kita, saya tidak pernah perintah itu dan jangan melakukan itu. Itu nggak bagus, kalau mau menyelesaikan, caranya ya harus menyelesaikan. Tapi kalau ditangkap ini intimidasi ya keliru. Tapi saya akan panggil (lurah), ini harus saya tanya apakah ini inisiatif sendiri, perintah dishub atau perintah PT. BJP,” kata walikota.

Orang nomor satu di Kota Madiun ini menjelaskan, Dishub sebagai OPD yang menangani masalah parkir juga diminta proaktif menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian tidak ada lagi istilah intimidasi maupun pemecatan sepihak oleh PT. BJP selaku pemenang tender pengelolaan parkir di Kota Madiun.

“Kalau ada pemecatan pun, teknisnya seperti apa. Apakah ada peringatan pertama, kapan dilaksanakan dan dalam hal apa. Jadi itu harus dipahami,  disosialisasikan, disepakati baru itu dieksekusi,” tandasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00