• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kesehatan

ICW Sebut Dana Kapitasi JKN Rawan Penyimpangan dan Perlu Diawasi

15 March
09:09 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut dana kapitasi jaminan kesehatan nasional yang setiap bulannya dibayar di muka, rawan terjadi penyimpangan.

Dana untuk jasa pelayanan kesehatan dan biaya dukungan operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama itu rawan disalahgunakan oleh pejabat atau kepala daerah.

"Ternyata di luar pelaksanaan dari kebijakan BPJS Kesehatan yang telah ada, diberbagai tempat kita melihat ada potensi justru penyimpangan  di dalam kapitasinya yang itu berujung kepada OTT (operasi tangkap tangan) kepala/pejabat daerah, baik yang dilakukan oleh KPK maupun Saber Pungli," ungkap Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

"Ini adalah titik rawan lainnya yang harus kita pelajari, kita lihat, apakah ini adalah kelemahan di mekanisme yang telah dibangun, apakah ini kelemahan dari kebijakan, apakah ini sistem kontrolnya tidak banyak- tidak ada, atau karena perilaku pejabat di daerah yang memanfaatkan kekuasaan yang mereka punya untuk mengakali sistem yang sudah dibangun."

Adnan mengakui potensi penyimpangan didalam kapitasi itu belum dikaji secara menyeluruh, namun menurutnya  dana kapitasi ini sesuatu yang rawan terjadi penyimpangan dan perlu diawasi. 

Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, mengungkapkan, dana kapitasi seringkali dianggap pemerintah daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak digunakan untuk semestinya yakni pembayaran jasa layanan kesehatan dan biaya dukungan operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Berdasarkan undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 bahwa 5 persen anggaran APBN itu untuk belanja kesehatan. Sedangkan belanja APBD, anggaran untuk kesehatan 10 persen. 

"Seharusnya, umpannya kalau pemerintah daerah itu mempunyai Rp2 triliun, itu Rp200 juta untuk kesehatan. Kemudian kalau 10 persen, kalau dia 2 triliun berarti kan Rp200 milyar. Nah Rp200 milyar itu bisa digunakan untuk membangun Puskesmas, rumah sakit dan lain-lain."

"Nah saat ini justru terbalik, seolah-olah dana dari BPJS itu, dana kapitasi maupun untuk rumah sakit, itu digunakan untuk PAD, Pendapatan Asli Daerah," ungkap Bayu.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00