• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kesehatan

BPJS Kesehatan Sebut 16 Potensi Kecurangan JKN-KIS

15 March
06:36 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : BPJS Kesehatan mendeteksi setidaknya ada 16 kemungkinan terjadinya fraud atau kecurangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, mengatakan, tindakan tidak terpuji demi mendapatkan keuntungan itu dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara sendiri yakni internal BPJS Kesehatan, maupun eksternal yaitu faskes yang bekerjasama dan juga peserta JKN-KIS.

"Potensi terjadinya Fraud itu ada. Sesuai dengan piloting yang dilakukan oleh KPK pada tiga kota besar, Balikpapan, Manado dan Palembang, itu ditemukan adanya inefisiensi atau terjadinya fraud itu," ungkap Bayu Wahyudi, usai penandatanganan kerjasama dengan ICW di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Kamis (14/3/2019) siang.

Bayu mencontohkan,  fraud di internal BPJS Kesehatan diantaranya adalah menahan atau menunda-nunda pembayaran ke faskes yang seharusnya sudah dapat dibayarkan setelah claim terverifikasi dengan benar.

Sedangkan fraud yang dilakukan oleh peserta JKN-KIS diantaranya memalsukan surat rujukan  agar bisa langsung akses pelayanan di faskes tingkat lanjut (rumah sakit ).

Bayu mengungkapkan,  kasus fraud di faskes baik di klinik maupun di rumah sakit, merupakan yang paling banyak ditemukan.

Fraud di rumah sakit diantaranya dengan memasukkan kode diagnose penyakit yang lebih parah/ complicated dari yang sebenarnya ( up coding), agar mendapat pembayaran yang lebih mahal (  INA-CBGs). 

Ada juga rumah sakit yang mengarahkan agar pasien pulang cepat dari rawat inap, kemudian disuruh masuk lagi dengan jeda waktu tertentu agar memenuhi syarat sebagai kasus baru atau episode perawatan baru, yang dapat diajukan untuk pembayaran baru ( INA –CBGs)

"Rumah sakit membuat laporan seakan-akan ada pelaksanaan layanan kesehatan demi memperoleh klaim. Orang dipulangkan bolak-balik rumah sakit. Ada juga up coding, dimana seharusnya penyakit itu hanya perlu dilakukan operasi biasa namun dilaporkan operasi dengan penyulit yang biaya nya lebih mahal dan lain-lain.  Setidaknya ada 16 kemungkinan terjadinya Fraud itu," ungkap Bayu Wahyudi.

Karena itu, lanjut Bayu, BPJS Kesehatan menggendeng berbagai pihak untuk mencegah terjadinya fraud. Kerjasama diantaranya dilakukan dengan KPK dan yang terbaru dengan Indonesia Corruption Watch (ICW).

"ICW nanti akan melakukan pengawasan pada faskes, dan kami melakukan verifikasi terhadap potensi Fraud. Nanti kalau KPK itu berkaitan dengan hukum," ungkapnya.

"Nah kami berupaya mencegah jangan sampai berhubungan dengan masalah hukum. 
Prinsipnya ada tiga hal yang berhubungan dengan masalah hukum, satu melanggar aturan ketentuan, kedua merugikan negara, dan ketiga memperkaya diri sendiri/golongan atau orang lain."

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00