• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Menkeu Sri Mulyani Janji Bahas Dana untuk Desa Adat

14 March
22:01 2019
0 Votes (0)

KBRN, Denpasar : Menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan desa adat mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat, Gubernur Bali Wayan Koster mempertemukan ribuan bendesa adat se-Bali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Sanur, Kamis (14/3/2019).

Dihadapan Sri Mulyani dan bendesa adat se-Bali Koster mengatakan pentingnya peran desa adat dalam menjaga adat budaya Bali yang menjadi taksunya Bali. Menurut Koster yang membuat Bali menjadi Pusat Perhatian dunia karena Bali memiliki aura yang dipancarkan dari adat dan budaya Bali yang lekat dengan pelaksanaan ajaran agama Hindu yang tidal dimiliki daerah lain.

Karena itu Ia minta menteri Sri Mulyani bersedia mengalokasikan anggaran untuk Desa Adat. Kepada wartawan Koster mengatakan akan terus berjuang agar desa adat mendapat anggaran dari APBN.

"Desa dinas sudah rampung dengan UU Desa nomor 6 Tahun 2014, kelurahan sudah. Sekarang tinggal bagaimana memperjuangkan dana untuk desa adat ini," ucap Koster.

Setelah menyaksikan profil desa adat dan mendengar penjelasan dari Gubernur Koster, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui peran desa adat di Bali sangat penting untuk menjaga Bali.

"Dengan aura yang dipancarkan dari seni budaya Bali tersebut telah menjadikan Bali sebagai daerah tujuan pariwisata global. Saya akan membicarakan masalah ini  sehingga nantinya ditemukan skema yang tepat untuk desa adat ini," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, agar mendapatkan anggaran dari Pusat tentu harus melalui skema sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya Kelurahan yang dulu tidak mendapatkan dana dari APBN tetapi dengan skema khusus akhirnya keluarahan bisa mendapatkan anggaran dari pusat seperti  desa administrative atau desa dinas.

Ketua Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Jero Gede Suwena Putus Upadesha nmengaku sangat senang dengan pelaksanaan tatap muka antara Menkeu dan Bendesa adat se-Bali yang difasilitasi oleh Gubernur Koster. 

“Dengan acara ini Ibu Sri Mulyani bisa mengetahui keberadaan dan peranan desa adat di Bali sebagai desa sosial religious dengan tugas sekala dan niskala, dan yang lebih penting apa yang bisa diberikan negara kepada kita tidak hanya sekedar pengakuan dan penghormatan, tapi juga upaya untuk memberdayakan dan menguatkan desa pekraman yang ada di Bali,” tukasnya.

Jero Suwena juga menambahkan bahwa desa adat di Bali adalah suatu entitas sosial yang unik yang berbeda peranannya dengan desa dinas atau desa administratif.

“Kita di Bali sistemnya dualitas, bukan dualisme dimana keduanya berjalan dengan perannya masing-masing dalam kehidupan adat, keagamaan serta kenegaraan. Untuk itu kita harapkan jalan tengah  yang terbaik, sehingga tidak melanggar perundang-undangan yang ada namun desa adat tetap diakui oleh negara. Masih ada celah untuk itu dan kita semua berdoa agar perjuangan ini bisa sampai pada tujuannya,” ungkapnya Jero Suwena.

  • Tentang Penulis

    Ni Nyoman Kasih

    Isi Kontak Person Anda disini <strong>email, FB, Twitter</strong>, dll<br /><br />

  • Tentang Editor

    Waddi Armi

    Redaktur Puspem 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview

Berita Terbaru

   

Ratusan Usaha Penyehatan Tradisional di Blitar Masih Belum Berizin

00:00:00 / 00:00:00