• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

MK Diminta Hapus Ketentuan UU Pemilu yang Batasi Hak Beracara Advokat

14 March
19:23 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Sejumlah advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengajukan uji materi terhadap Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Para pemohon menguji pasal 458 ayat 6 UU Pemilu karena dianggap bertentangan dengan pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut dinilai cenderung membatasi hak-hak beracara advokat.

Pasal 458 ayat 6 UU Pemilu menyatakan: "Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain".

"Memohon supaya mahkamah menyatakan bahwa tidak dapat dikuasakan kepada orang lain, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata salah satu advokat senior KAI, Petrus Bala Pattyona dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/3/2019). 

Sebelumnya saat mendampingi 4 Komisioner KIP Nagan Raya selaku Penyelenggara Pemilu di Gedung Arsip Banda Aceh tanggal 5 Desember 2018, Petrus ditolak karena adanya frasa Penyelenggara Pemilu tidak dapat menguasakan kepada orang lain.

Kasus inilah yang mendorong Petrus bersama rekan-rekannya mengajukan gugatan ke MK. MK kemudian menggelar sidang panel dengan dipimpin Saldi Isra selaku ketua majelis, dengan anggota Arief Hidayat dan I Dewa Gede Palguna.

Saat sidang berlangsung, Arief Hidayat meminta para pemohon memperbaiki materi gugatan, karena yang dimohonkan hanya terkait masalah UU Pemilu dan tidak ada kaitannya dengan UU yang lain.

“Maka memori permohonan harus yang ada kaitannya dengan UU Pemilu saja,” tegas Arief.

Sementara Palguna menyoroti legal standing para pemohon. Menurutnya warga negara yang membayar pajak tidak serta-merta mempunyai legal standing atau kedudukan hukum dalam sebuah perkara. 

“Kedudukan hukum sebagai warga negara harus ada kaitannya dengan hak konstitusional yang dirugikan," papar Palguna.

Usai sidang, pemohon lainnya Rusdi Taher mengatakan tanggapan Panel Hakim MK merupakan masukan yang berharga dan sebagai bahan untuk melengkapi permohonan. 

“Kita beranggapan di samping Pak Petrus sebagai pemohon yang mengalami masalah dalam persidangan, hal ini juga berpotensi merugikan para advokat yang lain," ungkap Rusdi.

Majelis hakim memutuskan menunda sidang sambil menunggu perbaikan memori oleh pada pemohon perkara No: 21/PUU-XVI/2019 itu. Sidang ini akan kembali dilanjutkan pada 27 Maret 2019 mendatang.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00