• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

BI Maluku Gandeng Ditjen Perbendaharaan dan OJK dalam Desiminasi KEKR

14 March
19:19 2019
0 Votes (0)

KBRN, Ambon: Salah satu tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah adalah melaksanakan fungsi advisory kebijakan atau rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi dan keuangan daera.  Produk pokok dari tugas tersebut adalah buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) yang diterbitkan secara triwulanan. Selanjutnya, sebagai upaya mengkomunikasikan hasil asesmen perkembangan ekonomi dan keuangan terkini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia mendiseminasikan hasil KEKR tersebut kepada para stakeholders yang digelar pada Kamis (14 /3/ 2019)

Kegiatan Diseminasi KEKR Edisi Februari 2019 kali ini dilanjutkan dengan Diskusi Publik. Paparan Bank Indonesia Maluku pada Diseminasi KEKR mencakup 4 (empat) aspek, yaitu perkembangan ekonomi global, perkembangan ekonomi domestik, perkembangan ekonomi Maluku serta rekomendasi dalam rangka peningkatan devisa untuk mengurangi defisit transaksi berjalanmelalui pengembangan pariwisata Maluku dengan target khususnya wisatawan mancanegara.

Pada pelaksanaan diskusi publik, Bank Indonesia Maluku bersinergi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Maluku dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku sebagai narasumber, serta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Maluku sebagai penanggap.

DJPB menyampaikan informasi mengenai perkembangan realisasi pendapatan dan belanja APBN serta APBD Provinsi Maluku tahun 2018 beserta isu-isu lain terkait, sedangkan OJK memberikan paparan terkait dengan perkembangan sistem keuangan daerah terutama dari sisi perbankan serta Industri Jasa Keuangan (IJK) di Maluku pada tahun 2018.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bambang Pramasudi menyampaikan kondisi ekonomi global serta ekonomi Maluku. Adapun pertumbuhan ekonomi Maluku pada Triwulan IV 2018 sebesar 6,41 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan III 201 8 yang sebesar 6,38 persen (yoy)

Sedangkan secara keseluruhan tahun 2018, ekonomi Maluku lanjut Pramasudi, tumbuh sebesar 5,94 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh sebesar 5,82 persen.

"Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional 2018 yang tumbuh sebesar 5,17 persen,"tandas Pramasudi

Pertumbuhan ekonomi Maluku lanjutnya, didorong menguatnya kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan seiring dengan panen raya ikan segar, ikan budi daya serta tanaman bahan makanan.

Selain itu, upaya Pemerintah Derah untuk meningkatkan kapasitas produksi tanaman bahan makanan turut memberi andil menguatnya pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2018 juga ditopang LIJ Administrasi Pemerintahan seiring meningkatnya realisasi belanja APBD yang mencapai 90,25 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 82,36 persen. Sedangkan realisasi belanja APBN mencapai 95,55 perse , lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 93,61 persen.

Tingginya realisasi tersebut didorong oleh komitmen Pemda dalam penyelesaian beberapa proyek infrastruktur seperti Jembatan Wear Arafura, Pelabuhan Lantamal serta pembangunan Jalan Trans Maluku dan pengembangan Bandara Pattimura. Tingginya realisasi tersebut juga didorong pelaksanaan Pilkada serentak dan beberapa event besar di Kota Ambon. 

Sementara itu, Inflasi Maluku pada  2018 tercatat sebesar 3,35 persen (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 0,78 persen(yoy).
Inflasi Maluku sepanjang tahun 2018 disebabkan oleh kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan, utamanya karena peningkatan harga tiket angkutan udara yang terjadi pada triwulan IV 2018.

"Sementara kelompok Bahan Makanan masih mengalami deflasi yang disebabkan harga bahan pokok yang stabil pada akhir tahun 2018,"jelasnya

Kinerja perbankan Maluku pada tahun 2018  diakui sedikit menurun, seiring dengan menurunnya kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit. Pertumbuhan DPK dan Kredit pada tahun 201 8 tercatat masing-masing sebesar 3,41 persen(yoy) dan 1 1,1 1 persen (yoy), lebih rendah dari pada tahun 2017 sebesar 5,66 persen (yoy) dan 14,96 persen (yoy).

Selain itu, risiko kredit perbankan juga meningkat yang tercermin dari meningkatnya NPL dari 1,37 persen pada tahun 2017 menjadi 1,60 persen pada tahun 2018. Namun kenaikan NPL tersebut masih di bawah batas 5 persen. Turunnya kinerja kredit Perbankan disebabkan oleh turunnya pertumbuhan kredit konsumsi. Sedangkan penurunan DPK disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan tabungan dan deposito. 

Pada Triwulan IV 2018, uang tunai mengalami net outflow sebesar Rp859 Miliar. Hal ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan terhadap uang tunai seiring pelaksanaan kegiatan berskala besar di Maluku seperti Pesparani, Tour de Ambon Manise serta perayaan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, selama Triwulan IV 2018 Bank Indonesia Maluku melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UT LE) sebesar Rp404 miliar, atau sepanjang tahun 2018 sebesar RP 1 , 57 triliun. 

Disampaikan juga, jumlah pengangguran di Maluku pada 2018 tercatat sebesar 54.891 orang, menurun dibanding tahun 2017 yang sebesar 65.735 orang. Penurunan jumlah pengangguran memberikan andil terhadap menurunnya jumlah penduduk miskin di Maluku.

Penduduk miskin Maluku tahun 2018 menurun 0,81 persen (yoy). Di Sisi lain, gini ratio meningkat dari 0,321 pada tahun 2017 menjadi 0,326 pada tahun 2018. 

Dalam upaya memperbaiki current account deficit, Bank Indonesia Maluku memaparkan rekomendasi pengembangan pariwisata di Maluku. Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah melalui pengembangan pariwisata berprinsip pada 3A (Attraction-Amenities-Accessibility) yaitu Integrated Tourism, mendorong digital tourism, penguatan kelembagaan, mendorong industri kreatif serta peningkatan aksesibilitas udara.
Selain i?u, kualitas kunjungan wisatawan perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan konsumsi wisatawan dan lama waktu tinggal.

"Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku serta lembaga lainnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Maluku yang lebih berkualitas dan berkesinambungan,"tegasnya (SS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00