• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Kebijakan Satu Peta Permudah Investasi

14 March
17:55 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pekanbaru : Kebijakan satu peta (one map policy) akan memberikan kemudahan investor berinvestasi di Indonesia sesuai minat sektor masing-masing. Namun untuk saat ini kebijakan satu peta baru bisa diberlakukan pada skala 1:50.000 belum pada skala 1:5.000.

Hal itu dikatakan oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dodi Slamet Riyadi, Kamis (14/3/2019) di Pekanbaru, saat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indoensia, Serketarait Percepatan Kebijakan Satu Peta, mengadakan sosialisasi kebijakan satu peta yang dipadukan dengan diskusi, di Kota Pekanbaru.

"Sektor dalam skala besar akan menjadi target dalam skala 1:50.000, seperti sektor pertambangan dan perkebunan serta kebutuhan infrastruktur," kata Dodi.

Dia menjelaskan pemerintah sedang fokus untuk mendorong Rencana Detail Penataan Ruang (RDTR) untuk kemudian memberikan kejelasan gambaran dalam hal penataan ruang.

"Kami akan bekerja sama dengan badan informasi geospasial atau BIG sehingga kebijakan satu peta untuk memudahkan masalah perizinan antar pihak terkait dan juga investor," tambahnya.

Sementara itu, untuk saat ini, Dodi menjelaskan pemerintah sedang fokus untuk mendorong Rencana Detail Penataan Ruang (RDTR) untuk kemudian memberikan kejelasan gambaran dalam hal penataan ruang.

"Sekarang ada 40 Perda RDTR yang terdaftar. Sekarang pemerintah sedang mendorong untuk percepatan RDTR karena ini kewajiban Pemda, pemerintah pusat hanya memberikan fasilitas berupa bimbingan teknis," ungkapnya.

Oleh karena itu, Dodi mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

"Untuk itu, kita minta temen-temen BIG sediakan peta rupa bumi 1:5.000, baru nanti bisa diisi dengan RDTR. Sedangkan kewajiban menyusun dan mengawal ini dari Kementerian ATR," tandas dia.

Sementara itu, Ari selaku perwakilan BIG mengatakan kebijakan satu peta tujuanya untuk memperbaiki tata ruang yang nantinya merupakan induk dari semua perizinan, sehingga menekan konflik sengketa tanah yang sering terjadi di dalam negeri.

Dikatakan, kebijakan ini dipercaya akan memudahkan masalah perizinan antar stakeholder dan juga investor.

"Jadi memang tujuanya untuk memperbaiki tata ruang, tata ruang ini merupakan induk dari semua perizinan," ujarnya.

Katanya, hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Adapun UU ini mengatur kepastian hukum, keterbukaan, dan keakuratan penyelanggaraan Informasi Geospasial.

"Konsep kebijakan satu peta ini meliputi one reference, one standard, one database dan juga one geoportal," ungkapnya.

Peserta sosialisasi teridiri dari badan informasi spasial, perguruan tinggi di Pekanbaru, organisasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, perwailan Civil Society Organization dan media massa.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00