• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kesehatan

Banyak Laporan Pelayanan Rumah Sakit Buruk, DPRD Kota Bandung Minta Pemkot Tegas

14 March
17:00 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bandung: Komisi D DPRD Kota Bandung menilai adanya indikasi pembiaran oleh Dinas Kesehatan, terkait buruknya pelayanan BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh sejumlah rumah sakit yang ada  di Kota Bandung. Pasalnya berdasarkan pengamatan Komisi D DPRD Kota Bandung, hampir sebagian besar rumah sakit masih bandel dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota BPJS Kesehatan.

"Dinas Kesehatan harus melakukan penyelidikan terkait munculnya, kasus-kasus pelayanan BPJS di rumah sakit, jangan sampai seolah ada pembiaran," ungkap Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Ahmad Nugraha di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung, Kamis (14/3/2019).

Dikatakannya, DPRD Kota Bandung banyak menerima  laporan dan keluhan terkait buruknya pelayanan BPJS Kesehatan. Terkait itu, DPRD Kota Bandung meminta ketegasan Pemkot Bandung, bahkan jika perlu memberikan sanksi kepada rumah sakit yang pelayanan BPJS Kesehatannya tidak baik.

“Pembinaan yang lebih tegas lagi dari pemerintah kota Bandung. Terkait kerjasama dengan BPJS, harus berkomitmen yang tinggi. Kalau rumah sakit merasa dirugikan oleh BPJS, sebaiknya rumah sakit mundur dari BPJS dan menyatakan tidak bekerjasama lagi dengan BPJS. Agar rakyat lebih jelas, mana yang kerjasama mana yang tidak, jangan ragu, jangan tanggung,”ungkapnya.

"Bisa diberikan sanksi ,seperti tidak diperpanjang izinnya kedepan maupun kerjasama. Karena sangat disayangkan kalau ini terus berlarut-larut," katanya.

Ahmad Nugraha berharap kelembagaan BPJS Kesehatan juga dapat terus memberikan sosialisasi akan pemahaman pelayanan kesehatan dari pemerintah tersebut. Diakuinya masih ada kesan ragu-ragu dari rumah sakit, untuk menjalankan pelayanan kesehatan ini.

Ia menambahkan bahwa adanya kekhawatiran jika BPJS tidak dioptimalkan, maka memberikan dampak buruk bagi kebutuhan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya juga akan mendorong agar tidak ada lagi kelas-kelas bagi rumah sakit pemerintah daerah.

"Kita melihat masih ada keraguan pada rumah sakit, artinya masih terkendala pemahaman. Maka penting untuk terus disosialisasikan," tambahnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00