• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Wapres JK Ingatkan Pemerintah Daerah Harus Bekerja Efektif Bangun Sistem Tata Kelola Lebih Baik

14 March
16:27 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen, untuk tata kelola birokrasi yang semakin baik ditiap tahunnya.

Seperti dengan menjadi tuanrumah bagi pelaksanaan simposium dan workshop internasional mengenai reformasi kebijakan, yang diselenggarakan pertama kalinya di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, itu setidaknya diikuti oleh 65 pembicara dari 16 negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Selandia Baru serta dibuka langsung oleh wakil presiden RI, Jusuf Kalla, Kamis (14/3/2019).

Jusuf Kalla menekankan, Indonesia yang dinilai menjalankan pemerintahan dengan baik dengan mengalami perubahan sistem pemerintahan, saat ini perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk menterjemahkan arahan pemerintah pusat.

“Kalau dahulu kementerian dan lembaga mengatur sampai di kabupaten, maka dewasa ini semua hanya memberikan arahan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Hal itu menyebabkan perubahan perubahan sistem dan perubahan sistem itu harus dibarengi dengan perubahan cara dan juga pengetahuan dari pada masing-masing daerah. Karena itulah maka ada bagian-bagian yang diperkuat, ialah contohnya bagaimana pemda memperkuat sistem pemerintahannya yang telah diberikan kewenangan yang lebih besar daripada sebelumnya,”ujar Jusuf Kalla ketika membuka simposium dan workshop internasional mengenai reformasi kebijakan di Nusa Dua, Bali (14/3/2019).

Jusuf Kalla menjelaskan, meski demikian pemerintah daerah harus pula melibatkan pemanfaatan teknologi, guna menciptakan sistem administrasi dan birokrasi yang lebih cepat, baik dan efisien.

“Ini membutuhkan sesuatu kemampuan, dibutuhkan satu cara dan dibutuhkan tentu dengan teknologi yang lebih baik lagi. Begitu juga teknologi dengan perubahan teknologi, maka satu sama lain saling berhubungan dan meningkatkan cara untuk mencapai hal tersebut. Kalau zaman dulu dibutuhkan banyak tenaga administrasi, sekarang tentu tidak dibutuhkan sebanyak itu lagi,” imbuhnya.

Sebab, menurut Jusuf Kalla, jika sistem pemerintahan yang dikelola masih lambat dan diperparah dengan pemerintahan yang korupsi, maka dipastikan hal itu akan berdampak pada sektor investasi di wilayah tersebut.

“Itulah guna pertemuan ini, baik yang berhasil walaupun yang gagal itulah maka saya ingin menyampaikan sekali lagi penghargaan terima kasih atas kemampuan Anda dan juga tentu perubahan-perubahan yang masa depan. Karena, apabila kita tidak berubah maka perubahan itu menggeser kita dapat persaingan satu sama lain. Apabila daerah masih menggunakan sistem lama lambat dan berbiaya mahal maka bisnis akan meninggalkan daerah itu,” terang Jusuf Kalla lagi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin mengatakan, masuknya dunia pada era globalisasi dan revolusi industri 4.0, menuntut pemerintah untuk membangun kapasitas negara dalam merespon hal tersebut.

“Revolusi industri 4.0 yang erat kaitannya dengan teknologi, menuntut kapasitas negara yang dinamis dan transformatif dalam merespon perubahan,” ungkap Syafruddin.

Sementara, simposium dan workshop internasional mengenai reformasi kebijakan yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, melibatkan para aparatur negara, akademisi, serta praktisi birokrasi yang berasal dari 16 negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur serta Selandia Baru.

Dalam pertemuan itu akan merumuskan sistem yang lebih baik, mengembangkan kompetensi serta berbagai faktor keberhasilan untuk menjalankan tata kelola negara.

Sedangkan, Indonesia turut menawarkan praktek tata kelola terbaik yang pernah dilakukan dan tata kelola pemerintahan yang modern di masa depan.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00