• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Feature

Perjuangan Nasib Guru Non Formal Di Papua

25 February
14:49 2019
7 Votes (4.4)

KBRN, Jayapura : “Selaku pendidik Paud Kasih Mama di kota Jayapura yang sudah mengabdi selama 13 tahun masih berstatus honor. Insentif yang mereka terima dari APBN setahun sekali, itupun tidak semua guru non formal mendapatkan insentif tersebut,” Itulah sekilas keluh kesah ibu Herlin Guntari. Senin (25/02/2019) 

Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal,  berjuang agar diakui sebagai guru formalMereka mengajar di lembaga Paud yang jelas, berijin, memenuhi standar nasional pendidikan, dengan kurikulum yang jelas seperti paud formal (TK). Keberadaan Paud Non Formal sama-sama diakui negara seperti paud formal dalam undang-undang sisdiknas. Namun pendidiknya tidak diakui sebagai guru

Pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 Ayat 2 undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosenakibatnya, hak mereka mendapatkan perlindungan dan penghargaan dalam menjalankan profesi, kesejahteraan yang sesuai dengan profesinya dan  kesempatan untuk mendapatkan peningkatan profesionalitas berkelanjutan, tidak mereka peroleh. Oleh karena itu mereka terus perjuangkan nasib Guru Paud Non Formal menuntut kesejahteraan melalui Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini di ungkapkan pengurus Himpaudi Papua, Ibu Sitti Amanah. 

”Kesetaraan yang di harapkan para guru paud non formal adalah kesejahteraan, perlindungan, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama di depan hukum sehingga para guru paud non formal hak untuk pengembangan profesinya dan kesejahteraan dan perlindungan. Standar guru-guru paud, adalah mereka yang mempunyai kualifikasi pendidikan SI paud, atau S1 Psikologi, atau D4.  Lembaga pendidikan paud non formal di Papua memang masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan, rata rata meraka hanya lulusan SMA," tuturnya

Ketua Himpaudi Papua ini juga menjelaskanMereka juga tidak menuntut kepada pemerintah untuk mengakui mereka untuk menjadi Guru Paud yang belum memenuhi standar, karena dalam aturannya harus memenuhui standar pendidikan. Oleh sebab itu ketua Himpaudi Papua, mendorong guru-guru yang hanya lulusan SMA di lembaga pendidikan Paud Non Formal, diberikan peningkatan kompentensi melalui diklat berjenjang, kemudian para guru paud non formal, juga disarankan untuk melanjutkan pendidikan untuk dapat memenuhi kualifikasi akademiknya melalui Universitas Terbuka S1 Paud. 

Para guru yang tergabung dalam Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal (Himpaudi) Papua dalam memperjuangkan kesetaraan, mereka berkumpul dengan keterbatasan mereka dan doa bersama sesuai apa yang diperjuangkan di aula Dinas Provinsi P & P Papua. Dalam Perjuangan Nasib Guru Paud Non Formal, untuk di akui secara profesional atau formal, dilakukan dibeberapa daerah. Dari pengurus pusat, provinsi dan kab/kota di seluruh wilayah Indonesia. Di provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 8 Febuari 2019, para guru paud non formal, menyuarakan nasib mereka. 

Sementara itu melalui Sekertaris Dinas P Dan P Provinsi Papua, Potrasius Lobya menyampaikan, “Mengakomodir seluruh tuntutan hak mereka agar sama dengan tutor paud formal. Seluruh msyarakat dan dinas provinsi papua harus mendukung karena pendidikan Paud Formal Dan Non Formal sama sama letakkan dasar bagi kemampuan anak untuk masuk ke jenjang SD. Anak anak yang melalaui jenjang paud mereka kuat karena sudah mengenal angka, huruf sehingga akan sulit anak anak akan putus sekolah.

“Para Guru Paud non formal, mereka memperjuangkan hak yang tidak di akomodir dalam UU Guru dan Dosen. Ini yang di perjuangkan oleh Guru Paud Non Formal dengan revisi UU oleh MK, mencantumkan dan memasukkan hak mereka sama dengan paud formal (TK). Khusus di Papua Sekolah paud non formal sampai dipedalaman, yang terus melakukan terobosan, berbeda dengan TK yang terbatas berada di kabupaten dan sekitar kota, sementara yang ada di pinggiran dan pedalaman yang sangat efektif berjalan itu adalah Paud Non Formal, oleh karena itu di Papua wajib untuk mengutus perwakilan untuk memperjuangakan nasib para guru paud non formal," tegas Potrasius Lobya.

Para guru yang tergabung dalam Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal (Himpaudi), menggandeng pakar Hukum dan Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, mengajukan Uji Materi atau Judicial Review UU Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi (MK) Pada Tanggal 18 Desember 2018 lalu. Awalnya, Sidang Perdana Digelar Tanggal 15 Januari 2019, namun di tunda sampai tanggal 25 Februari 2019, atas permintaan pihak Pemerintah Dari Kementerian Hukum Dan Ham, yang belum siap memberikan keterangan, begitu juga dengan DPR RI yang juga tidak hadir dalam persidangan. 

Pendidikan anak usia dini merupakan awal dari pendidikan yang lebih tinggi dan menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas bangsa. Untuk mendapatkan hasil pembentukan anak yang berkualitas salah satunya didukung oleh pendidik yang profesional. (Ags)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00