• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Mantan Ketua MK: Tolak Panggilan Sidang Komisi Informasi, Ombudsman Langgar Konstitusi

21 February
20:20 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Badan Publik yang menolak panggilan sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk menjadi termohon dalam sengketa informasi publik melanggar konstitusi. Demikian penegasan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Dr. Hamdan Zoelva ketika memberi penjelasan sebagai Ahli dalam sidang sengketa informasi publik antara Indopress sebagai pemohon dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai termohon di ruang sidang Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Kamis, (21/2/2019).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Hendra J. Kede dengan anggota Wafa Patria Umma dan  Muhammad Syahyan, Hamdan juga menjelaskan, ORI merupakan Badan Publik yang harus patuh terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Ditegaskannya, tidak satupun badan publik di Indonesia diberi pengecualian atau imunitas untuk tidak menghadiri persidangan di Komisi Informasi terkait sengketa informasi publik, termasuk ORI.

 “Kalau Komisi Informasi memanggil Ombudsman untuk hadir di persidangan, ya Ombudsman harus datang memberikan keterangan. Kalau informasi yang diminta pemohon mau dikecualikan, itu hal yang berbeda,” kata Hamdan.
 ‎
Terlebih lagi, menurutnya, hak untuk memperoleh informasi publik bagi setiap pemohon informasi termasuk hak asasi manusia tercantum dalam pasal 28 F UUD 1945 yang menyebutkan, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.

Dia menyatakan, tujuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sama dengan tujuan negara, yakni upaya mensejahterakan masyarakat melalui pemerintahan yang terbuka. “Badan Publik tidak boleh menghambat pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai upaya menjadikan pemerintahan yang bersih,” jelasnya.

Karenanya, tidak ada alasan bagi Badan Publik, termasuk ORI untuk tidak menghadiri persidangan di KI Pusat. Selain perintah undang-undang, KIP merupakan lembaga pengawal konstitusi yang diberi kewenangan memanggil badan publik manapun dalam rangka menjamin hak konstitusi setiap warga negara untuk mendapatkan akses informasi publik. 

“Tidak satupun badan publik dikecualikan menolak memberikan keterangan di persidangan Komisi Informasi. Sebab Komisi Informasi lembaga yang diberi wewenang mengawal pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi,” tegasnya.

Dijelaskannya lagi, salah satu isi dalam Undang-Undang KIP menyebutkan, badan publik diwajibkan untuk membuka akses informasi yang bersifat terbuka kecuali informasi yang dikecualikan. Menurutnya, informasi yang dikuasai ORI termasuk informasi terbuka selama belum ditetapkan sebagai informasi dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi berdasarkan Undang Undang, kepatutan dan kepentingan umum. 

Terkait hak imunitas yang dinyatakan ORI dalam suratnya kepada Majelis Komisioner KI Pusat, menurut Hamdan,  hak imunitas itu tidak bisa dipergunakan dalam sengketa informasi. Sebab, informasi merupakan obyek, sedangkan hak imunitas berlaku bagi subyek dalam hal ORI dalam menjalankan tugas dikriminalisasi. KI Pusat sendiri tidak memiliki wewenang menangkap, meng interograsi, menuntut dan menggugat. 

Dalam surat ORI yang yang ditandatangani Ketuanya Amzulian Rifai  disampaikan ke KI Pusat, menyatakan, Ombudsmen RI memiliki hak imunitas berdasarkan Pasal 10 UU 37 Tahun2008 yang isinya dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, diinterograsi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.

Kasus sengketa informasi yang disidangkan Komisi Informasi Pusat merupakan sengketa dengan register 005/III/KIP-PS/2018 antara Pemohon Indopress terhadap Termohon Ombudsman Republik Indonesia. Sidang yang digelar kemarin merupakan sidang lanjutan. Adapun informasi yang diminta pemohon berupa salinan dokumen Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman atas dugaan
maladministrasi penggerebekan gudang PT Indo Beras Unggul atau PT IBU di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu silam. (Rel/IC/AKS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00