• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Luar Negeri

Pemprov Kaltara dan Pemeritah Sabah Sepakat Siapkan Anggaran Pembangun Perbatasan

20 February
17:52 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sabah: Indonesia melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), bersama Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk menyediakan anggaran pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara. Utamanya di Serudong, bagian Sabah, Malaysia dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara di Indonesia, yang dialokasikan mulai 2020 mendatang.

Kesepakatan ini, menjadi salah satu hasil pertemuan Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutera Harbour, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

Dalam pertemuan itu, dari pihak Sabah dihadiri langsung YAB Datuk Seri Panglima Mohd Shafie Apdal, selaku Ketua Menteri Sabah dan jajarannya. Sementara itu, dari Kaltara, dihadiri Gubernur Kaltara Irianto Lambrie didampingi beberapa pejabat di lingkup Pemprov Kaltara, termasuk Kapolda Kaltara Brigjend Inf Indrajit dan Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid.

Irianto Lamrie menuturkan, Pemerintah Malaysia, telah menyetujui menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik.

“Atas hal ini, Pemprov Kaltara sebagai wakil Pemerintah Indonesia menyambut baik niatan ini. Sepanjang itu demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara,” jelas Gubernur, Rabu (20/2/2019).

Dari pertemuan tersebut, juga kita sepakati untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa rekomendasi hasil pertemuan kepada pemerintah tingkat pusat masing-masing.

Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitupula Pemprov Kaltara akan menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) selaku kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan).

“Termasuk, mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Border Crossing Agreement) dalam perjanjian kedua belah Negara, hal lainnya, kita bahas mengenai persoalan ekspor-impor antara kedua negara. Utamanya di wilayah perbatasan negara (antara Sabah dan Kalimantan Utara),” tuturnya.

Lebih spesifik lagi, adalah terkait persoalan komoditi ayam yang didatangkan dari Malaysia. Seperti diketahui bahwa sejumlah perusahaan pengekspor ayam dari Malaysia tidak memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia.

Untuk hal ini, Pemprov Kaltara akan menyampaikannya kepada BNPP juga kementerian terkait, termasuk dokumen permohonan dari Pemerintah Sabah sehubungan hal yang sama.

“Begitupun untuk komoditi beras. Kedua pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan aktivitas transhipment beras antar kedua Negara,” ujar Gubernur.

Bahkan, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pertanian dan Azas Tani akan menerbitkan arahan untuk menghentikan semua aktivitas transshipment beras mulai 1 April 2019. 

Selain itu, Pemprov Kaltara dan Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk membahas kemungkinan dibukanya ‘keran’ ekspor-impor beras di kedua wilayah melalui kementerian terkait masing-masing.

Untuk pembahasan lebih lanjut, Ditambahkan Irianto, Pemerintah Negeri Sabah melalui Majelis Keselamatan Negara (MKN) dan Pemprov Kaltara melalui instansi teknis akan melakukan pertemuan teknis bersama pada 2 Maret mendatang. (HMS/RST/AKS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00