• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Ini Pandangan Rizal Ramli Terkait Debat Capres Kedua

17 February
23:57 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta: Secara umum Jokowi sibuk mempertahankan dan mengampanyekan hal-hal yang telah dikerjakannya.

Hanya saja, selama 4 tahun terakhir janji kampanye tentang kedaulatan pangan semakin jauh dari jangkauan. Semakin sulit untuk tercapai.

Demikian disampaikan oleh ekonom senior Indonesia, Rizal Ramli dalam keterangan persnya yang diterima Radio Republik Indonesia, Minggu malam (17/2/2019).

Pernyataan mantan Menko Maritim ini terkait dengan debat capres kedua yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta.

"Dengan kinerja seperti itu, nyaris tidak mungkin mencapai cita-cita kedaulatan pangan. Apalagi fokus terbesar hanya soal stabilitas harga," ujarnya.

Artinya, lanjut, Rizal Ramli, kebijakan impor akan tetap menjadi strategi penting dari pemerintahan Jokowi yang akan datang.

Kata dia, tidak ada pergeseran strategi yang penting, kecuali mengulang praktek-praktek lama yang gagal. Apalagi kebijakan impor yang jor-joran tersebut ditunggangi oleh kartel pemburu rente.

"Jokowi sama sekali mengabaikan pemburu rente tersebut dalam merusak kedaulatan pangan Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, untuk Prabowo, menurit Rizal Ramli dalam penyampaian pemaparannya memang tidak terlalu detail. Tetapi itikad, komitmennya untuk menciptakan kedaulatan pangan menjadi kenyataan sangat tegas dan jelas.

"Dan yang paling penting, keberpihakannya kepada kepentingan petani pangan, petani kebun, dan nelayan, sangat kuat," tegasnya.

Keberpihakan tersebut, tambah mantan Kepala Bulog ini, merupakan kunci dan arah penting dari arah kebijakan.

Kelihatannya Prabowo tidak ingin bekerja untuk petani di Thailand, Vietnam, maupun pedagang garam besar di Australia.

"Kita surprise bahwa capres Prabowo menyatakan akan menurunkan tarif listrik yang selama ini sangat memukul daya beli golongan menengah ke bawah, pengguna listrik 450 VA dan 900 VA," tegasnya.

Lebih jauh, Rizal Ramli menjelaskan keinginan Prabowo untuk menurunkan tarif listrik untuk golongan miskin dan nyaris miskin tersebut akan sangat membantu daya beli mereka dalam waktu cepat.

Masalah Lingkungan, Rizal Ramli menilai selama ini berbagai kejahatan dan masalah lingkungan hidup tertutup secara institusional akibat penggabungan Kementerian Lingkungan HIdup dengan Kementerian Kehutanan oleh Pemerintah Jokowi.

Bukti yang paling kasat mata kata Rizal Ramli adalah nilai kerusakan lingkungan PT Freeport sebesar Rp 185 triliun bisa dihapuskan oleh pemerintah.

Belum lagi berbagai potensi pelanggaran lingkungan hidup dalam kasus reklamasi, dan pembakaran hutan menjadi kurang transparan.

"Lebih banyak membawa kepentingan pengusaha besar ketimbang kepentingan generasi yang akan datang," terangnya.

"Usulan Prabowo untuk memisahkan kembali Kementerian Lingkungan Hidup dari Kehutanan merupakan langkah yang sangat strategis. Sehingga monitoring dan enforcement lingkungan hidup semakin berwibawa dan efektif," tambahnya.


Di mata Rizal Ramli, sikap Jokowi yang menganggap penggabungan ini sebagai hal yang wajar sangat pantas disesalkan. Karena di negara-negara lain Kementerian Lingkungan Hidup berdiri sendiri, sehingga mereka bisa efektif jika terjadi pelanggaran.

Rizal mengungkapkan keinginan Prabowo agar semua tanah dikuasai negara, tidak perlu dibagi kepada rakyat, adalah pandangan yang terlalu progresif.

Sementara, program Jokowi pembagian sertifikat untuk rakyat yang sudah punya tanah adalah untuk melegalkan status tanah.

"Sementara program kehutanan sosial hanya memberikan hak pakai kepada rakyat. Rakyat tidak memiliki hak tanah tersebut. Jadi selama Jokowi berkuasa tidak ada reforma agraria. Padahal reforma agraria adalah redistribusi tanah," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00