• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Pengguna Air Bawah Tanah Wajib Bayar Pajak

12 February
16:35 2019
0 Votes (0)

KBRN, Malang: Para pengguna air bawah tanah di wilayah Kota Malang harus membayar retribusi air tanah pasalnya jika tidak akan ada sangsi hukum pidana menanti. Hal itu terungkap pada acara silahturahmi Asosiasi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum hipam se Kota Malang di Ruang Sidang Balaikota, Selasa (12 /2 /2019).

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Ir Ade Herawanto menjelaskan, saat ini sudah banyak kegiatan pengeboran air bawah tanah Jika tidak dikendalikan dikawatirkan air Kota Malang akan habis.

Dijelaskan, semua orang yang ngebor air dikenakan retribusinya sesuai UU no 28 tahun 2009 yang berbunyi semua orang yang memanfaatkan air bawah tanah harus membayar pajak.

"termasuk usaha-usaha seperti hotel, tempat cuci mobil, restoran, kos-kosan laundry dan tempat usaha lainnya yang menggunakan air bawah tanah harus bayar pajak," tegas Ade.

Meskipun menyumbangkan  pendapatan pada pendapatan asli daerah sebesar Rp. 800 juta namun diakuinya untuk ABT kecil,padahal ia menilai potensinya sangat besar sebab dilihat dari tumbuhnya usaha-usaha seperti usaha cuci mobil, kos-kosan, restoran, tempat hiburan hingga hotel yang semakin banyak.

"Yang menentukan nilainya dari pihak Provinsi, pihaknya juga sudah mengusulkan namun tidak ada respon," katanya.

Lebih jauh diungkapkan saat ini terdapat kurang lebih 38 pengelola Hippam di Kota Malang, mereka memiliki kewajiban membayar pajak sebesar 20 persen dari volume air yang dipakai dan diperuntukkan tiap bulannya.

Tidak hanya pengelola Hippam. Bagi pengguna Air Bawah Tanah (ABT) di sektor non niaga, niaga hingga industri dengan bahan baku air juga memiliki kewajiban pajak ini.

sosialisasi akan terus digencarkan . Akan tetapi tahun ini tahun penegakkan, Jika masih membandel tidak membayar akan di segel.

Menurut data, dari 9 sumber pendapatan daerah Kota Malang di sektor pajak, pajak Air Tanah menjadi sumber pendapatan terendah.

Pajak ini menghasilkan Rp 800 juta saja di 2018. Atau hanya menyumbang 0,19 persen kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang untuk APBD 2019 ini. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00