• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Kemenag Gandeng Sejumlah 'Stakeholder', Lindungi Jemaah dari Travel Umrah Nakal

12 February
16:04 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Untuk mencegah terulangnya kembali kasus-kasus penipuan yang dilakukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) nakal, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) akan bersinergi dengan berbagai pihak guna melindungi jamaah yang melakukan perjalanan ibadah Umrah. 

Hal itu disampaikan Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama RI, Noer Alya Fitra pada diskusi bertema "Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2019 Menuju Pelayanan Yang Optimal" yang diselenggarakan Forum Wartawan Pena, di Jakarta, Selasa (12/2/2019). 

"Salah satu integrasinya dengan pihak asuransi, yakni dengan mewajibkan PPIU menggandeng perusahaan asuransi," ungkap Fitra. 

Ia menjelaskan, perusahaan asuransi tentunya tidak akan sembarangan untuk memilih PPIU sebagai mitra. Mereka tentunya akan memilih yang dapat dipercaya untuk memberangkatkan jamaah umrah.

"Asuransi ini yang nantinya akan berperan menanggung risiko apabila terjadi masalah terhadap jamaah Umrah dari mulai keberangkatan sampai tiba di Tanah Air. Seperti sakit atau bahkan wafat di tanah suci, termasuk kalau batal berangkat atau pulang karena tidak memiliki tiket," kata Fitra.

Menurutnya, sinergitas dengan berbaga pihak itu akan dimasukan dalam sistem yang kini tengah dikembangkan Kementerian Agama sebagai upaya menertibkan PPIU.

Lebih lanjut Fitra memaparkan, layanan kepada jamaah umrah ini menjadi tantangan bagi pemerintah di tahun 2019 mengingat jumlahnya terus bertambah. Bahkan di 2018 jumlahnya mencapai 1.005.000 orang yang berangkat umrah yang seluruhnya diselenggarakan PPIU.

"Sampai sekarang kami masih  menerima pengaduan dari jamaah umrah setiap harinya yang merasa ditipu oleh PPIU seperti terlambat pulang, tidak dapat tiket, hotel tidak sesuai yang dijanjikan dan berbagai masalah lainnya," ujar dia.

Fitra juga menyampaikan Kementerian Agama telah merampungkan aplikasi berbasis elektronik yang diberi nama "Sipatuh" yang langsung terintegrasi dengan jemaah Umrah. Nantinya semua kelengkapan jamaah dapat terpantau misalnya saja visa, asuransi dan lain sebagainya.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M. Nur menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap agen-agen penyelenggara ibadah umrah yang nakal bisa berjalan optimal menyusul ditandatanganinya kerjasama (MoU) antara Kementerian Agama dengan 9 kementerian/lembaga terkait lainnya. 

"Kami mengapresiasi MoU antara Kemenag dan 9 kementerian/lembaga terkait lainnya. Semoga lawenforcement terhadap regulasi yang ada bisa berjalan dan memberikan sanksi kepada agen haji dan umrah yang nakal sesuai peraturan dan perundangan yang ada,” harap Firman.

Ia menambahkan bahwa keberadaan travel nakal tidak hanya merugikan para calon jamaah, tapi juga merugikan agen perjalanan lainnya yang baik dan benar-benar melayani jamaah.

Jika ditemukan adanya agen yang nakal, kata Firman, pihaknya akan memberikan sanksi organisasi terhadap agen tersebut. 

"Selama ini AMPHURI selalu mengingatkan anggotanya agar senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan, menetapkan tata kelola perusahaan yang baik, berkompetisi secara sehat dan tidak menelantarkan jemaah," terang Firman. 

Politisi asal Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzili mengakui, selama ini kelemahan pengawasan terjadi lantaran belum diaturnya secara spesifik aturan tersebut dalam Undang-Undang Haji dan Umrah. Namun, dalam aturan baru nanti, persoalan yang kerap muncul dalam masalah umrah akan diatur di dalam RUU tersebut.

"Persoalan umrah membutuhkan peran pemerintah dalam memberikan supervisi dan pengawasan," tandas Ace.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00