• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Kemendagri Bantah Larang Pemda Gelar Rapat di Hotel

12 February
13:59 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Dalam keterangan kepada wartawan seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah melarang pemerintah daerah menggelar rapat di hotel . Mendagri pun mengklaim tak pernah mengeluarkan aturan mengenai larangan rapat di hotel kepada pegawai pemerintah daerah.

Bahtiar Bahar udin, Kapuspen Kemendagri, meluruskan kabar yang terjadi sebenarnya adalah dirinya mengeluarkan pernyataan kepada internal Kementerian Dalam Negeri, agar membuat SOP internal dalam menerima konsultasi pemda terkait anggaran.

"Sudah kami luruskan bahwa Kemendagri tidak pernah membuat pengaturan mengenai larangan rapat-rapat di hotel," ucap Bahtiar kepada Pro 3 RRI di Jakarta,saat dihubungi pada, Selasa (12/2/2019).

Bahtiar memaparkan,  konsultasi anggaran oleh pemda kepada Kemendagri sebaiknya tidak dilaksanakan malam hari di hotel, namun di kantor Kemendagri.

Hal tersebut sebagai respons atas kasus dugaaan penganiayaan staf KPK di Hotel Borobudur, Jakarta, saat itu Pemprov Papua mengundang konsultasi Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri ke Hotel Borobudur malam hari, untuk membahas anggaran daerah tanpa seizin Mendagri.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melarang penyelenggaraan rapat di hotel. Justru, ucap dia, hampir 100 persen kegiatan Kemendagri di berbagai tingkatan, dilaksanakan di hotel.

Ia menambahkan, rapat konsultasi anggaran antara pemda dengan Kemendagri agar tidak dilakukan malam hari di hotel, melainkan di kantor Kemendagri, agar tidak menimbulkan bermacam penafsiran. Sedangkan untuk pemda, setelah konsultasi, tetap dipersilakan menginap di hotel.

"Setelah kasus penganiayaan staf KPK karena KPK mendapat laporan ada rapat malam bahas anggaran daerah di hotel, maka kalau rapat anggaran di hotel jangan malam hari. Saat pembahasan anggaran antara Pemda Papua dan Ditjen Keuda serta DPRD timbul penafsiran yang diindikasikan macam-macam," pungkasnya.

Ia juga menerangkan, hal tersebut perlu dipahami agar tidak menimbulkan fitnah dan hal lain. Lebih jauh Bahtiar menekankan dirinya selalu memegang teguh arahan Mendagri bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga dan pemda, harus dikonsultasikan dengan Presiden dan Wapres.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00