• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

JaDI : Batas Akhir Pendataan Pindah Memilih, Tidak Relevan dengan UU Mutarlih

12 February
12:04 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pontianak : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimanta Barat optimis dapat menjalankan Pilpres dan Pileg 2019 sesuai peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

“Hingga kini kami terus mempersiapkan petugas-petugas yang akan berperan dalam pelaksanaan pemilu di lapangan, diantaranya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dimana satu Tempat pemungutan Suara akan ditempatkan 7 petugas”, jelas Komisioner KPU Kalbar Trenggani saat dialog Interakti di RRI Pontianak, Selasa (12/2/2019).

Untuk memenuhi kebutuhan petugas tersebut pada 28 Februari 2019 akan dibuka pendaftaran petugas KPPS.

“Kami juga karena persyaratannya sudah dipermudah dari 25 ke 17 tahun, kemudian kami juga sudah melakukan  berbagai macam sosialisasi maka saya rasa nanti itu akan berproses  tentang petugas ini dan kami akan melakukan Bimbingan teknis (Bimtek) di tingkat bawah itu pasti ada”, ujarnya.

Lebih lanjut Trenggani menjelaskan, untuk Bimtek nanti diantaranya tentang tata cara pencoblosan, pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi. Yang tidak kalah pentingnya tentang pemahaman orang yang pindah memilih harus diberikan lebih mendalam lagi. Trenggani  mencontohkan jika ada yang pindah memilih dari misalnya dari Sambas ke Pontianak tentu yang bersangkutan tidak bisa menerima 5 Surat Suara, sehingga hal inilah juga menjadi satu diantara materi Sosialisasi yang digencarkan. Kebetulan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan perhitungan suara masih dalam proses.

Pada kesempatan yang sama Anggota Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar Krisantus Herusiswanto menekankan kaitannya dengan pindah memilih, KPU sudah menetapkan pada 17 Februari 2019 akan berakhir pendataannya. Krisantus mengatakan sebenarnya kalau didilihat dari PKPU Mutarli dan di Undang-undang Pemutahiran data Pemilih (Mutarlih) diberikan waktu paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara, kaitannya dengan  pendataan pindah memilih.

“Maka kita lihat ketentuan sosialisasi yang dilakukan KPU yang ditetapkan pada tanggal 17 Februari akan berakhir, sementara di Undang-Undang Pasal 210 itu mengatakan 30 hari paling lambat dilakukan pendataan pindah memilih Itu 30 hari sebelum pemungutan suara, artinya kalu kita hitung dari sekarang dihtung mundur kurang lebih  sekitar tanggal 19 Maret”, tegasnya.

Namun faktanya KPU sudah menetapkan penutupan pendataan pindah memilih 17 Februari 2019, padahal Krisantus menginginkan sebetulnya jika tanggal 19 Maret 2019, artinya masih bisa mendata pindah memilih. Tentu saja ini kaitan misalnya antar Kabupaten, antar Kecamatan dan antar wilayah, sebagai contoh  untuk Dapil I DPR RI, maka ketentuan untuk mendapat jumlah surat suara akan di atur dalam PKPU.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00