• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Hukum

KPK Mulai Periksa Tersangka Anggota DPRD Jambi Kasus Suap Uang Ketok Palu

12 February
11:00 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mulai memeriksa para tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Ada sembilan anggota DPRD Jambi yang diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang, sembilan di antaranya dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Jambi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (12/2/2019).

Febri Menambahkan Pemeriksaan akan dilakukan di Polda Jambi. KPK mengimbau kepada para tersangka agar memberi keterangan yang sejujurnya kepada penyidik.

"Kami harap para saksi datang dan menjelaskan dengan jujur apa yang diketahui terkait dugaan aliran dana, proses pengesahan anggaran, komunikasi atau bahkan informasi tentang permintaan uang ketuk palu, dan materi perkara lainnya yang ditanyakan penyidik," tambahnya.

Berikut ini para tersangka yang diperiksa hari ini.

1. Effendi Hatta, anggota DPRD Provinsi Jambi
2. Zainal Abidin, anggota DPRD Provinsi Jambi Periode
3. Cornelis Buston, Ketua DPRD Provinsi Jambi
4. AR Syahbandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Periode
5. Chumadi Zaidi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Periode
6. Sufardi Nurzain, anggota DPRD Provinsi Jambi Periode
7. Elhelwi, anggota DPRD Provinsi Jambi Periode
8. Gusrizal, anggota DPRD Provinsi Jambi Periode
9. Muhammadiyah, anggota DPRD Provinsi Jambi
10. Joe Fandy Yoesman alias Asiang, swasta.

Selain ke 10 nama terebut, maaih terdapat  tiga anggota DPRD Provinsi Jambi lain yang ditetapkan sebagai tersanga oleh KPK yakni Cekman, Tadhudin Hasan, dan Parlagutan Nasution. Total, ada 12 anggota DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap ketuk palu.

KPK menduga para unsur Pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang "ketok palu", menagih kesiapan "ketok palu", melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta atau Rp 600 juta per orang.

Untuk tersangka Para unsur Pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang "ketok palu", menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400 juta hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100 juta, Rp 140 juta, atau Rp 200 juta.

Selain itu KPK menduga para anggota DPRD Jambi mempertanyakan apakah ada uang "ketok palu" mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing, dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta atau Rp 200 juta per orang.

Total ada dugaan pemberian suap "ketok palu" untuk pengesahan RAPBD TA 2017 dan 2018 adalah Rp 16,34 Milyar, dengan pembagian untuk pengesahan RAPBD TA 2017 hampir Rp 13 milliar dan untuk pengesahan RAPBD TA 2018 Rp 3,4 Milliar.

Selama proses penyidikan hingga persidangan dengan terdakwa Zumi Zola terdapat 5 orang yang mengembalikan uang pada KPK sejumlah hampir Rp 685 juta dari unsur Gubernur Jambi dan Anggota DPRD.

Atas perbuatannya, 12 unsur anggota DPRD Jambi dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 atau pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara Asiang dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pembernatasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 atau pasal 56 KUHP.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00