• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Wisman Masuk Bali Bakal Kena Retribusi, Ini Kata Rai Wirajaya

12 February
07:06 2019
1 Votes (5)

KBRN, Denpasar : Pemerintah Provinsi Bali berencana menerapkan retribusi bagi wisatawan mancanegara (wisman). Retribusi itu mewajibkan pelancong asing yang akan masuk ke Pulau Dewata membayar $10. Kebijakan itu disebut upaya pemerintah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi para wisatawan asing. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya tidak mempermasalahkan langkah yang dilakukan pemerintahan Gubernur Wayan Koster. Ia mencontohkan destinasi lain diluar Indonesia yang juga memberlakukan pola serupa. 

"Karena kalau kita masuk wisata ke luar negeri, itu kita pungutannya sekali. Tetapi untuk seluruh tempat-tempat wisata. Dan inipun rencananya kalau saya melihat rencananya dinaikkan, tapi untuk asuransi ini. Asuransi untuk mengcover masyarakat dari asing maupun dalam negeri kita, agar keselamatannya juga terjaga masuk ke tempat-tempat wisata," ungkapnya di Denpasar, Selasa (12/2/2019).

"Karena jangan sampai di tempat wisata satu mungut asuransi ditambah uang masuk, tidak ada kejelasan apa benar ada asuransi atau tidak, nah ini ketika mereka masuk ini jadinya semua akan dibagikan sesuai dengan proporsional mereka," imbuhnya. 

Ia yakin, retribusi ini tidak akan berimbas pada pembatalan kunjungan wisman ke Bali. Namun hal itu akan terjadi, jika pemerintah menyosialisasikan kebijakan tersebut. 

"Sama saja kalau kita keluar negeri mesti kena asuransi. Saya berapa kali ke luar negeri kena asuransinya sekitar $25. Nah ini yang harus kita jelaskan, penggunaan yang $10 ini apa. Sekarang saja masuk ke tempat-tempat wisata, baru masuk ada yang kena Rp50.000, ada yang kena Rp100.000, kan beda-beda. Nah ini untuk menjaga mereka apakah asuransinya sudah ada disitu apa tidak. Kalau sudah ada kejelasan asuransinya ya saya kira ini untuk menjaga juga wisatawan ini," ujar pria kelahiran Denpasar, 16 Desember 1965 itu. 

"Di Vietnam dan Thailand sudah memberlakukan itu. Di Inggris, di Italia juga begitu. Contohnya ketika masuk colosseum di Italia. Kalau kita melihat ke Thailand sama saja begitu polanya," tambahnya. 

Dalam pengelolaan retribusi ini politisi PDI Perjuangan tersebut berpandangan tidak diperlukan badan khusus. Menurutnya Dinas Pariwisata atau Badan Pendapatan Daerah Bali sudah cukup untuk mengelola dana retribusi yang masuk. 

"Sekarang kan begini, dia ada suatu kepala dinas atau apapun itu, dibentuklah sub-subnya atau UPT-nya. Terlalu banyak badan bentukan baru malah-malah jadi rebutan nanti. Apakah ini menempatkan orang-orang kan tidak bagus juga. Sekarang kan tergantung orang yang tepat ditempat yang tepat. Kalau orang-orang tidak mampu ditaruh disitu ya sama juga bohong," pungkas Rai Wirajaya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00