• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

APK di Banda Aceh Tidak Ramah Lingkungan

12 February
01:12 2019
0 Votes (0)

KBRN, Banda Aceh : Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Caleg di Banda Aceh dinilai banyak melanggar aturan dan tidak ramah terhadap lingkungan.

Banyaknya APK yang terpasang di pohon-pohon dan di tempat yang tidak sesuai dengan aturan menjadi sorotan dalam diskusi publik "Pemilu Ramah Lingkungan" yang berlangsung di Banda Aceh, Senin (11/2/2019).

Diskusi ini dihadiri oleh Sekda Banda Aceh dan sejumlah narasumber diantaranya, KIP Banda Aceh, Panwaslih Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LSM, NGO, Komunitas Zero Waste serta sejumlah pelajar dan mahasiswa.

Saat membuka diskusi, Sekda Kota Banda Aceh Bahagia mengatakan, pemasangan atribut kampanye di sembarang tempat dan penggunaan bahan atribut yang tidak ramah lingkungan, serta penempatan atribut menggunakan pohon sebagai media kampanye,  menjadi masalah yang sering terjadi dalam pemilu selama ini.

"Terutama setelah selesainya proses kampanye ini akan memunculkan masalah pada sampah seperti atribut yang bertebaran di setiap sudut kota," kata Sekda membacakan sambutan Walikota Banda Aceh Aminullah Usman.

Pemasangan APK di sembarang tempat dan penggunaan bahan atribut yang tidak ramah lingkungan menjadi masalah klasik pada kegiatan pemilu. Bertebarannya atribut kampanye tidak jarang mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. Fakta yang ada bahwa hanya sedikit sekali atribut kampanye yang menggunakan bahan ramah lingkungan.

Sekda berharap, semua pihak harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih dari sampah serta mengurangi pemasangan atribut yang dapat membuat lingkungan menjadi rusak.

"Marilah kita wujudkan lingkungan yang bersih indah dan nyaman, karena hal tersebut sudah sepatutnya menjadi kewajiban kita bersama," pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh Yusri Razali mengatakan, mengacu pada peraturan PKPU, ada beberapa lokasi yang tidak bisa dipasang APK, diantaranya, rumah ibadah, perkantoran, sekolah dan fasilitas rumah sakit.

"Kadang ada yang modus atau pura-pura tidak tahu. Aturannya tidak boleh pasang di tiang listrik, tapi tetap  juga dipasang, karena mereka bilang itu bukan tiang listrik tapi lampu jalan. Hal seperti ini yang sering kita temukan di lapangan," kata Yusri.

Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh Afrida mengatakan, pihaknya telah menertibkan atibut kampanye yang melanggar aturan sejak tahun 2017 lalu.

"Kita menertibkan APK melanggar aturan di tahun 2017 sebanyak 2 kali, 2018 ada 17 kali, 2019 kita menertibkan terus sampai dengan sekarang.  Umumnya APK dipasang di tempat terlarang. Kita juga kewalahan karena ketika kita tertibkan di sebuah lokasi, besoknya sudah muncul lagi APK dari caleg atau parpol lain di lokasi yang sama," ungkap Afrida.

Menurutnya, sejauh ini belum ada aturan yang tegas sebagai sanksi agar para caleg atau parpol tidak memasang APK di tempat terlarang.

"Sanksinya hanya berupa teguran dan penertiban. Kalau sanksi hukum jika ada perusakan APK," tegasnya.

Subbag Program dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, Yusrida Arnita mengungkap, dimasa kampanye hingga pemilu pada April mendatang diperkirakan jumlah sampah di Kota Banda Aceh akan terus meningkat.

"Dulu timbul sampah 180 ton, kalau ada pemilu dan pengunjung Banda Aceh meningkatkan,maka jumlah sampah  menjadi 235 ton. Kita berharap kalau pemilu ke depan, tidak lagi menggunakan  spanduk, kalau bisa digital semua, ini untuk mengurangi volume sampah," ujarnya.

Komunitas Zero Waste, Kemal Bakri menyebut, politisi (caleg) yang ikut sebagai kontestan pada Pemilu, minim mengkampanyekan kepedulian terhadap lingkungan.

"Caleg masih kurang mengangkat isu-isu lingkungan, yang seharusnya sudah menjadi isu global. Saya sepakat jika APK itu berbasis digital jangan pakai spanduk," kata Kemal.

"Kemudian kertas surat suara, itu kita mengumpamakan kertas yang digunakan satu rem itu mengorbankan satu pohon yang berusia lima tahun. Ini apakah perusaahan sebagai pihak ketiga melakukan reboisasi sehingga kondisi hutan kembali dipulihkan," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00