• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Kenaikan Tarif Penerbangan, Bandara Kualanamu Rugi Rp 5 Miliar

11 February
18:12 2019
0 Votes (0)

KBRN, Medan : Kenaikan tarif dan diberlakukannya bagasi berbayar oleh maskapai penerbangan menimbulkan kerugian bagi Bandara Internasional Kualanamu yang dikelola PT Angkasa Pura II, yakni mencapai Rp 5 miliar pada Januari 2019.

“Dengan adanya kenaikan tarif menyebabkan adanya penurunan jumlah pesawat dan penurunan jumlah penumpang. Hal ini membuat penurunan profit di Bandara Kualanamu,” kata Eksekutif General Manager Bandara Kualanamu, Bayu Iswantoro dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Sumut, di gedung dewan, Senin (11/2/2019).

Dalam rapat tersebut Bayu menjelaskan, pertumbuhan penerbangan per Januari 2019 turun 23,6 persen bila dibandingkan Januari 2018. Pada Januari 2018 jumlah penerbangan di Bandara Kualanamu sebanyak 7.336, sedangkan pada Januari 2019 hanya 5.602 atau berkurang 1.734 penerbangan.

Begitu pun pertumbuhan penumpang, juga minus 19,9 persen. Pada Januari 2018, jumlah penumpang mencapai 953.656, namun pada Januari 2019 hanya 763.894 atau berkurang 189.762 penumpang.

Kemudian untuk kargo juga terjadi penurunan hingga minus 7,9 dari 5.108.038 pada Januari 2018 menjadi 4.708.961 pada Januari 2019.

Bayu menambahkan, akibat kenaikan tariff tersebut, sejumlah maskapai banyak melakukan pembatalan penerbangan pada Januari 2019, dengan penerbangan yang dibatalkan mencapai 1.904. Sedangkan pada Januari 2018 total pembatalan penerbangan hanya 314.

“Kondisi ini harus ada recovery. Skema pemberian tarif memang ada di kantor pusat, namun kita melihat daya beli masyarakat saat ini fluktuatif. Angkasa Pura terdampak ini. Jika sampai di kuaral 2 tidak bertumbuh, bisa minus miliaran,” tambahnya.

Sementara Kepala Otoritas Bandar Udara  Wilayah II Medan, Bintang Hidayat mengatakan, naiknya tarif maskapai belum melanggar aturan. Dia menuturkan, pemerintah hanya mengatur substansi tarif kelas ekonomi terkait aspek perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Menurutnya, ada lima komponen dalam mekanisme penetapan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14/2016 yaitu jarak, pajak, iuran wajib pesawat udara, biaya tuslah dan PSC.

“Sepengawasan kami, masing-masing maskapai tidak melanggar batas atas yang ditentukan. Mengenai bagasi berbayar yang sedang ramai, beberapa ketentuan dalam standar pelayanan, maskapai berbiaya murah (low cost carier) boleh menerapkan bagasi berbayar. Kami akui waktu sosialisasinya kurang. Mungkin ini karena kondisi sekarang yang sulit dari faktor internal dan eksternal, seperti naiknya dollar dam avtur,” katanya.

Perwakilan dari Garuda Indonesia, Rio menyebutkan, pihaknya tidak mengenakan tarif di luar batas atas dan tetap mematuhi peraturan pemerintah terkait tarif tersebut. Hal senada diungkapkan perwakilan Citilink, Ari. Pihaknya tetap mengikuti koridor dari pemerintah mengenai batas atas dan bawah tarif maskapai.

“Terkait bagasi berbayar, rencananya kami juga akan memberlakukan, tapi setelah koordinasi dengan pusat dan pemerintah akhirnya diputuskan ditunda dulu sampai keputusan lebih lanjut,” jelasnya.

Ela Noviana Manalu dari Lion Group juga mengatakan hal serupa, bahwa kenaikan tarif dan bagasi berbayar dilakukan sesuai dan dalam pengawasan regulator baik pusat maupun daerah.

“Mungkin manajemen sudah berpikir ke depan bagaimaana bisa terus tumbuh di era biaya operasional yang semakin kompetitif. Sudah tidak ada lagi  bagasi gratis, kecuali Batik Air karena Batik masuk penerbangan premium,” ujarnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00