• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Sudut Istana

Ini Curahan Hati Petani Tebu Kepada Presiden Jokowi

6 February
19:50 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo bersilahturahmi dengan para petani tebu tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Rabu  (6/2/2019).

Dalam acara tersebut, sejumlah petani tebu menyampaikan keluhan serta aspirasi yang diinginkan mereka.

Seperti yang disampaikan Harmonis Siaga Putra, asal Lampung. Harmonis mengatakan bantuan sosial yang biasanya diterima dari Kementerian Pertanian, namun selama tiga tahun terakhir bantuan tersebut tidak sampai ke tangan para petani.

"Padahal di 2014 kami dapat pupuk untuk pengolahan lahan dan alat pertanian," kata Harmonis.
 
Bansos itu, diakui Harmonis sangat membantu mengurangi ongkos produksi petani tebu.

"Karena ada kebijakan harus ada sertifikasi bibit sedangkan perusahaan di Lampung tidak pernah mengeluarkan sertifikat itu," ungkap Harmonis.

Sementara itu, Kamari, Petani Tebu dari Jawa Tengah mengaku kesulitan dengan dihapusnya Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan diubah menjadi Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Menurut Kamari, kesulitan itu dirasakan lantaran Perbankan meminta para petani tebu untuk memberikan agunan. 

"Padahal dengan KKPE tidak perlu agunan," kata Kamari.

Oleh sebab itu, Kamari meminta agar KUR dapat dipermudah dalam proses agunannya. 

"Mekanisme KKPE adalah perbankan memperhitungkan hasil tanaman tebu petani sebagai agunan sedangkan KUR tidak menerima hasil panen tebu kita," ungkap Kamari. 

Petani tebu lainnya, Tarif asal Madiaun mengeluhkan harga pokok pembelian gula sejak 2016 mulai menurun karena ada gula impor untuk industri makanan dan minuman yang merembes ke pasar konsumen.
   
"Kami mohon kepada Bapak Presiden kalau impor gula tidak pada waktu panen, bukan kami alergi gula impor karena kami sadar gula produksi nasional masih di bawah kebutuhan konsumen tapi kami harap impor tidak waktu panen sehingga harga gula tetap bisa memenuhi harga pokok produksi," kata Tarif.
   
Tarif juga meminta agar sistem bagi hasil dengan pabrik gula dapat dipertahankan karena sebelumnya ada wacana mengubah mekanisme menjadi sistem pembelian putus.

"Kemudian kami di Jawa Tengah penggilingan tebunya bekerja sama dengan pabrik gula swasta. Berdasarkan regulasi kemarin seharusnya Bulog membeli gula kami Rp9.700/kilogram tapi kami tidak dapat bagian tersebut karena menggiling di penggilingan tebu swasta dan terpaksa harus menjual di bawah harga Rp9.700," ungkap Kamari.
   
Di sisi lain, Mulyadi Petani tebu asal Jawa Barat mengungkapkan penurunan luas perkebunan tebu dari tadinya 27.000 hektar tinggal 21.000 hektar pada 2018 karena animo masyarakat menjadi petani tebu menurun akibat kerugian yang terus dialami petani tebu.
   
"Dengan menurunkan area perkebunan tadinya, di Jawa Barat dari tadinya ada 5 pabrik gula, saat ini tinggal 3 pabrik gula, pabrik milik BUMN PT Rajawali II di Subang sudah tutup dan juga PT Karang Suwu tutup," kata Mulyadi.
   
Mulyadi juga mengeluhkan mahalnya ongkos produksi karena budidaya tebu yang masih menggunakan tenaga manusia. Harga pokok pembelian gula yang ditetapkan pemerintah Rp9.700 per kilogram dinilai tidak menutup ongkos produksi. Mulyadi pun berharap agar harga pokok pembelian gula dari pemerintah mencapai Rp10.500 per kilogram sebagai harga acuan terendah.
   
"Harga Rp9.700/kilogram belum ada keuntungan, kami harap Rp10.500/kilogram jadi harga acuan terendah, kalau harga acuan tertinggi Rp12.500 Insya Allah kami terima kalau pemerintah bantu alatnya, rendemen pun bisa dinaikkan," jelas Mulyadi.

Menjawab berbagai aspirasi itu, Presiden Joko Widodo pun meminta waktu sepekan untuk permintaan petani tebu agar pemerintah menaikkan harga gula ke angka Rp10.500 dari sebelumnya Rp9.700 per kg.

"Intinya yang saya tangkap pertama mesin-mesin dari pabrik BUMN harus direvitalisasi, bisa diterima. Kalau harga minta naik ke Rp 10.500, tolong diberi waktu seminggu saya akan undang pak Mitro (petani tebu) dan mungkin dari DPD nanti saya undang, dari APTRI (Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia) bicara soal ini," kata Jokowi

"Jangan saya baru tahu terus minta diputuskan. Intinya semangatnya kita naikan berapanya belum diputuskan," imbuh Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga berjanji akan menyelesaikan persoalan distribusi bantuan sosial tebu yang tidak merata. Termasuk kendala dalam urusan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan).

Jokowi juga berjanji akan mencari jalan keluar mengenai sistem bagi hasil antara petani tebu dengan pabrik gula.

"Sistem bagi hasil tetap dipertahankan akan ditindaklanjuti. Kemudian yang menarik dari pak Mulyadi (petani tebu) rendemen individu betul gak penting? sehingga semangat perbaiki rendemennya," kata Jokowi. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00