• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Luar Negeri

Dubes Suriah Nilai Indonesia Pantas Duduk di DK PBB

27 January
17:26 2019
1 Votes (1)

KBRN, Jakarta : Keberhasilan Indonesia menduduki posisi sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019 – 2020, turut mendapatkan apresiasi dari negara sahabat.

Seperti yang disampaikan oleh duta besar Suriah untuk Indonesia, Ziad Zaheredin.

Ziad mengatakan, Suriah memberikan dukungan besar bagi Indonesia untuk keempat kalinya menduduki posisi di DK PBB, dengan penilaian bahwa Indonesia sangat aktif dan selalu menghormati hukum internasional.

“Suriah mendukung Indonesia dalam posisi ini. Setiap waktu kami melihat posisi Indonesia didalam hubungan internasional. Yaitu, sangat aktif dan sangat cocok dengan hukum internasional. Indonesia sangat paham betul bahwa kita jangan mengganggu urusan dalam negeri orang lain,” ujar Ziad Zaheredin ketika dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (27/1/2019).

Bahkan secara khusus Ziad menilai, Indonesia juga menunjukkan sikap tegas terhadap berbagai hal yang diputuskan berkaitan dengan Suriah dan menekankan bahwa keputusan yang diambil perlu mengedepankan prinsip mediasi.

“Saya rasa sejak 2 tahun lalu hingga saat ini semua keputusan mengenai Suriah ditingkat internasional, Indonesia tidak terima keputusan tersebut. Indonesia sering absen untuk urusan ini (pengambilan keputusan soal Suriah) dan bahkan tidak memberikan komen mengenai itu. Ini bagus sekal menurut kami. Sebab, kami melihat Indonesia mencoba untuk adanya aturan mediasi dalam mengakhiri masalah ini. Kami sangat menghargai itu. Dan kami saat ini sedang melihat langsung kondisi politik dalam negeri Indonesia bagi kondisi di Suriah secara positif,” paparnya.

Zian menambahkan, bagi Suriah kedudukan Indonesia di dunia internasional yang selalu mengedepankan netralitas dan integritas sebagai suatu bangsa harus dihormati.

“Sebab, setiap saat Indonesia tidak memiliki kepentingan untuk bicara secara lantang. Indonesia adalah negara yang mandiri dengan segala kemandiriannya dan integritasnya dan kami harus menghormati negara ini,” imbuh Ziad.

Menduduki posisi sebagai anggota tidak tetap di DK PBB keempat kalinya, Indonesiapun mulai aktif mengikuti sejumlah agenda sejak awal Januari 2019.

22 Januari lalu bahkan menteri luar negeri RI, Retno Marsudi, turut hadir dalam agenda debat yang membahas mengenai situasi di kawasan Timur Tengah.

Sementara, dalam menjalankan tugasnya di DK PBB, Indonesia memprioritaskan 5 hal. Diantaranya berkaitan dengan upaya menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, mensinergikan kerja organisasi kawasan dengan DK PBB, mengedepankan pendekatan komprehensif dan dalam koridor penegakan hukum terkait penanganan isu terorisme, radikalisme dan ekstrimisme, upaya penyelesaian konflik suatu wilayah yang dibangun perdamaiannya disinergikan dengan berbagai upaya metode berkelanjutan serta komitmen Indonesia terkait isu Palestina. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00