• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Lingkungan Hidup

Kepala Dinas PPLH Kota Sorong Pertanyakan Penilaian Kota Terkotor Dari KLHK

15 January
19:51 2019
2 Votes (5)

KBRN, Sorong : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia merilis kota dan Kabupaten se-Indonesia yang memperoleh penilaian terbaik hingga terkotor pada aspek lingkungan pada ajang adipura tahun 2018 yang menempatkan Kota Sorong sebagai kota terkotor untuk kategori kota sedang dan waisai kategori kota kecil di Papua Barat, dimana kota terkotor kategori kota sedang selain Sorong juga disematkan untuk Palu dan Kupang. 

Membaca informasi yang tersebar tersebut, Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Sorong Julian Kelly Kambu, Selasa (15/1/2019) angkat suara dan menilai pihak panitia tidak fair dalam penilaian Adipura 2018, sebab menurut Kelly Kambu ada beberapa aspek dan instrumen penilaian yang harus dilakukan berdasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 53 tahun 2016, tentang pedoman pelaksanaan Program Adipura, mengingat mekanisme dan prosedur penilaian tidak sesuai, apalagi kata Julian Kelly Kambu pada penilaian Adipura ada kriteria dan kategori yang menjadi penilaian. 

"Kami jelas tidak menerima, kami menolak sebutan kota terkotor, apa aspek penilaiannya?apa sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku?yakni pedoman peraturan Menteri LHK nomor 53 tahun 2016 tentang Adipura?sedangkan dalam pedoman Adipura itu tidak ada penilaian terkotor, yang ada itu aspek dari terjelek, jelek, sedang, baik dan sangat baik juga masuk kategori kota kecil, sedang, besar dan metropolitan, bahkan ada verifikasi yang harusnya di sinkronkan dengan daerah data yang diperoleh" kata Julian Kelly Kambu kesal atas data tersebut.

Dikatakan Kelly Kambu dalam 3 tahun terakhir Kota Sorong terus berbenah, baik dari fisik maupun partisipasi warga dalam memperbaiki kualitas daerah.

"Kita selama 3 tahun terakhir terus berbenah, kita menyiapkan trotoar, ruang terbuka hijau yang sudah kita siapkan, bahkan partisipasi warga pun meningkat seperti menanam pohon kita lakukan semua, kendati diakui ada titik tertentu yang harus diperbaiki" jelas Julian Kelly Kambu.

"Tahun 2015 kita belum ada trotoar, belum ada RTH kita dapat sertifikat pengakuan, lah masa ini kita sudab siapkan semua kok malah penilaian menurun, inikan penilaian yang aneh" tambah Julian Kelly Kambu.

Jika penilaian kota terkotor tambah Julian Kelly Kambu, maka perhatian pemerintah daerah Kota Sorong sangat kurang terhadap lingkungan sama sekali, namun nyatanya sejauh ini, pemerintah Kota terus memberikan perhatian dalam penyediaan anggaran serta menggerakkan warga untuk ikut berperan dalam membangun ekosistem Kota Sorong berkelanjutan.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00