• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Beberapa Hal yang Wajib Dilaporkan Terkait E-Commerce Berdasarkan PMK Baru

12 January
17:25 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) pada 31 Desember 2018 silam.

Menurut PMK ini, Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/ atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak.

“Rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPN Penyedia Platform Marketplace,” bunyi Pasal 7 ayat (3) PMK ini.

Pernyataan yang diterima di Jakarta pada Sabtu (12/1/2019). Dijelaskan bahwa dalam PMK ini PKP Penyedia Platform Marketplace yang melakukan kegiatan penyediaan layanan Platform Marketplace bagi Pedagang atau Penyedia Jasa; kemudian penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui Platform Marketplace; dan/atau penyerahan BKP dan/ atau JKP selain sebagaimana dimaksud, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/ atau JKP, dan wajib membuat Faktur Pajak.

Selanjutnya, pelaporan atas penyerahan BKP dan/ atau JKP sebagaimana dimaksud dilakukan dalam SPT Masa PPN. “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019,” bunyi Pasal 15 PMK Nomor 210/PMK.010/2018 yang diundangka oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 31 Desember 2018 itu. (Rel)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview

Berita Terbaru

   

Pemkot Malang Serahkan 416 Sertifikat Tanah PTSL Milik Warga

00:00:00 / 00:00:00