• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pengajuan Hak Napi di LPP Ternate Meningkat dari 2018

12 January
14:42 2019
0 Votes (0)

KBRN, Ternate: Pengajuan hak warga binaan berupa remisi untuk Lapas Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Ternate di tahun 2019 mengalami peningkatan 10 persen dibandingkan dengan tahun 2018 kemarin.

Demikian sebagaimana disampaikan Kepala LPP Ternate, Nona Ahmad saat dikonfirmasi Reporter RRI, Sabtu (12/1/2019).

Menurut Nona, dari jumlah 51 orang napi maupun tahanan yang ada di LPP ternate ini, pengusulan cuti bersarat (CB) untuk napi LPP di 2018 terdapat 8 orang, cuti menjelang bebas (CMB) 2 orang, pembebasan bersyarat 5 orang, remisi khusus 8 orang, dan 10 orang untuk remisi umum sementara untuk tahun 2019 nanti untuk CB nihil, Pembebasan Bersyarat (PB) 3 orang, CMB 1 orang, remisi khusus 12 orang dan 12 remisi umum.

“Perencanaan ini memang sudah kita hitung sesuai dengan putusan-putusan napi yang ada di LPP Ternate, terutama yang berhak menerima CB, PB, CMB dan remisi umum maupun khusus” ungkapnya.

Nona mengemukakan, untuk remisi yang dikeluarkan pada tahun 2018 kemarin tersebut paling dominan adalah napi dengan kasus tindak pidana umum, karena kasus umum tidak membatasi pengusulan hak-hak yang berbeda dengan kasus narkoba maupun kasus korupsi.

“Kasus korupsi dan narkoba itu ada ketentuan sesuai dengan PP No:99 yang mengisaratkan untuk napi koruppsi, yang bersangkutan harus membayar denda dan uang pengganti,” katanya.

Pengusulan remisi yang diajukan untuk napi lanjut Nona, bukan hanya dilihat dari masa tahanan napi tersebut, namun itu juga ada penilaian khsusu kepada napi yang diusulkan.

“Nanti kita nilai kelauan dan masa tahanan untuk bisa mendapat remisi, tapi kalau korupsi dan narkoba harus kita mengacu pada PP No:99 tadi,” tuturnya.

Nona menegaskan, ditahun 2018 kemarin untuk LPP Ternate, belum ada napi yang dibatalkan rswmisinya karena melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam Lapas.

“yang pasti kalau selama pengajuan remisi dan jika ada napi yang melakukan pelanggaran maka hak untuk mendapat remisi akan kita cabut,” tegasnya mengakhiri.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00