• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

KPK Identifikasi Adanya Liburan Ke Thailand Bagi Beberapa Anggota DPRD Bekasi Dalam Kasus Meikarta

11 January
21:30 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya indikasi pembiayaan ke luar negeri bagi sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi, tak hanya bagi anggota DPRD Kabupaten Bekasi saja namun beserta keluarganya.

Pembiayaan berpergian keluar negeri tersebut diduga berkaitan dengan pusaran kasus suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Secara spesifik kami sebenarnya mendalami dugaan adanya pembiayaan atau aliran dana untuk wisata (ke luar negeri) sejumlah anggota DPRD itu pada beberapa saksi, dan kita juga sudah mempunyai bukti catetan-catetan yang mendukung terkait dengan dugaan itu. Kami mengidentifikasi cukup banyak ya anggota DPRD Kabupaten Bekasi dibiyayai bersama keluarganya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (11/1/2019).

KPK menduga negara yang dituju beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi salah satunya ke negara Thailand. Febri menambahkan jika KPK juga akan menelusuri apa saja kegiatan yang dilakukan di sana. 

"Ke salah satu negara di Asia, salah satunya adalah yang teridentifikasi yang saya ketahui sampai dengan saat ini adalah di Thailand. Jadi itu yang akan ditelusuri lebih kanjut tapi bukan hanya anggota DPRD tapi juga , keluarga dibawa kesana. Kami tentu juga mendalami apa saja yang dilakukan selama di Thailand tersebut misalnya" tambahnya.

KPK menduga hadiah pembiayaan beberapa anggota DPRD beserta keluarganya keluar negeri tersebut terkait revisi aturan tata ruang.

Namun, KPK tidak menyebut jumlah dan siapa saja anggota DPRD yang diduga mendapat fasilitas berpergian keluar negeri tersebut, KPK juga tidak menyebutkan asal usul pembiayaan tersebut. 

Selain itu, dalam kasus ini KPK juga telah menerima pengembalian uang dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga diterima dari duit suap dalam kasus ini. Febri menambahkan jika jumlah pengembalian uang tersebut sekitar Rp 100 juta.

Dalam kasus ini sebelumnya, penyidik KPK juga pernah memanggil sejumlah Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi dalam kasus ini.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. KPK menduga tersangka sebagai penerima suap yaitu Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Tersangka diduga sebagai pemberi suap yaitu Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (pegawai Lippo Group).

KPK menduga Bupati Bekasi dan Kepala Dinas Pemkab Bekasi menerima suap hadiah atau janji senilai 7 milkiar dari komitemen fee yang dijanjikan sebesar Rp 13 milliar guna memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00