• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Mutasi Kepsek SMA/SMK/SLB se Bengkulu Diduga Langgar Aturan

11 January
19:06 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bengkulu : Mutasi ratusan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK/SLB se Provinsi Bengkulu oleh Pemerintah Provinsi-Pemprov Bengkulu baru-baru ini, di duga masih banyak menyisahkan masalah.

Pasalnya disinyalir belum mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) No. 6 tahun 2018, tentang penugasan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah (Kepsek), dan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 2 tahun 2018, mengenai perubahan nomenklatur pembentukan organisasi satuan pendidikan.

“Mustahil seorang Kepsek dan Tata Usaha (TU) SMA/SMK/SLB untuk tempat tinggalnya sangat jauh dari sekolah. Bahkan dari informasi yang kita peroleh, ada yang empat jam perjalanan menuju sekolah. Sedangkan fasilitas berupa rumah dinas untuk Kepsek belum ada,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Siption Muhady ketika dihubungi jurnalis.

Menurutnya, mutasi juga harus mempertimbangkan soal rekrutmen Cakep (Calon Kepsek), termasuk hendaknya para guru hendaknya jangan mau dipindahkan begitu saja, meski kewenangan SMA/SMK/SLB telah beralih ke Provinsi. Lantaran semestinya harus mempertimbangkan jarak tempuh dengan tempat tinggalnya.

Dicontohkan, Kepsek SMA 1 Putri Hijau dipindahkan jauh dari tempat tinggalnya, ke Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan masih ada SMK 2 di Putri Hijau, justru belum ada pelantikan sama sekali.

“Jika mengacu pada aturan, Pemprov juga tidak mesti mengganti Kepsek, tetapi hanya bersifat pengukuhan yang lama. Hanya saja jika tetap mutasi, semestinya mengacu kepada dua aturan yang mengikat Permendikbud No. 6 dan Pergub No. 2 tahun 2018,” katanya, Jumat, (11/1/2018).

Dengan adanya dugaan pelaksanaan mutasi Kepsek dan TU belum sesuai aturan, ditambahkan Politisi PKB ini, pihak legislatif, khususnya Komisi I DPRD Provinsi akan menjadwalkan untuk memanggil pihak Badan Kepegawaian Daerah-BKD, termasuk dari Dikbud, guna mempertanyakan lebih lanjut terkait mutasi dimaksud.

“Kita akan memanggil pihak terkait pada minggu depan, guna mendesak pihak Pemprov agar mengulang lagi pelaksanaan mutasi Kepsek dan TU yang harusnya bersifat pengukuhan saja,” tukasnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00