• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Hukum

Sempat Buron, Mantan Anggota DPRD Sumut Menyerahkan Diri Ke KPK

11 January
18:00 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Tersangka kasus suap  DPRD Sumatra Utara (Sumut)  Ferry Suando Tanuray Kaban akhirnya menyerahkan diri ke KPK, setelah buron sekitar empat bulan lamanya. Diketahui Ferry menyerahkan diri ke Polsek Kelapa Dua Jl Raya Kelapa Dua Gading Serpong No 1,  Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Jumat (11/1/2019).

"Telah Menerima DPO KPK  atas nama Ferry Suando Tanuray Kaban Mantan Anggota DPRD Prov Sumatera Utara dari Partai Bulan Bintang (PBB) diantar oleh istri dan keluarga. Yang akan menyerahkan diri ke KPK,"  kata Ipda Aslan Marpaung selaku Satreskrim Polres Tangsel , Jumat (11/1/2019).

Aslan menambahkan  Ferry menyerahkan diri ke Polsek Kelapa Dua dengan diantar keluarga dan langsung  diterima oleh Kapolsek Kelapa Dua Kompol Efendi, S.H.

"DPO KPK An. Ferry Suando Tanuray Kaban Mantan Anggota DPRD Prov Sumatera Utara dari Partai Bulan Bintang (PBB) diantar oleh istri dan keluarga. Yang akan menyerahkan diri ke KPK. Diterima Oleh Kapolsek Kelapa dua Kompol Efendi Sh. " tambahnya.

Setelah menyerahkan diri ke kantor polisi, Ferry dibawa ke Gedung KPK. Ferry terlihat di Gedung Merah Putih KPK dengan diantar oleh pihak Kepolisian. Ferry datang ke gedung KPK sekitar pukul 10:55 WIB tampak mengenakan peci putih dan membawa koper.

Sebelumnya, KPK telah menyerahkan surat kepada Porli pada tanggal 28 September 2018 tentang DPO atas nama Ferry. Penetapan DPO tersebut lantaran mantan Anggoga DPRD yang berasal dari fraksi PBB tersebut mangkir dari panggilan penyidik KPK tanpa alasan yang jelas.

Dalam kasus DPRD Sumut, KPK telah menetapkan 38 orang sebagai tersangka. KPK menduga ke 38 orang tersebut menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho senilai Rp 300-350 juta per orangnya. Suap tersebut diduga terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014.

Selain itu juga suap tersebut diduga untuk persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 - 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 - 2014, dan penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00