• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Fadli Zon : Sebagai Negara Rawan Bencana, Politik Anggaran Kita Belum Responsif

4 January
15:53 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, politik anggaran kita mestinya bersifat responsif terhadap penanganan kebencanaan. 

“Itu sebabnya, bukan waktunya lagi kita menggunakan manajemen pemadam kebakaran, yang lebih menekankan aspek tanggap darurat pasca-bencana,” ujar Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dalam keterangannya yang diterim Radio Republik Indonesia, Jumat (4/1/2019).

Menurutnya Politik anggaran mestinya menggunakan pendekatan bersifat prefentif, atau antisipatif. Itu sebabnya pengurangan anggaran BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), serta Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), tiga lembaga yang tupoksinya berhubungan dengan soal kebencanaan perlu dikritik

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan, berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG, misalnya, adalah Rp1,75 triliun. Angka itu memang naik 9,37 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, namun angka itu jauh di bawah anggaran yang diajukan BMKG sebesar Rp2,7 triliun. 

Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp2,69 triliun, namun anggaran yang dialokasikan hanya Rp1,70 triliun. 

Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp2,56 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,45 triliun. Begitu juga pada 2016, dari kebutuhan Rp2,2 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,3 triliun saja. Pagu yang diberikan selalu jauh dari kebutuhan yang diperlukan.

“Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yang terkait dengan monitoring dan ‘early warning system’ kebencanaan. Sistem peringatan kebencanaan kitapun jadi lemah,” tegasnya.

Tak hanya itu, Fadli membeberkan, Pada 2016, berdasarkan data yang dimiliki BNPB, ada 22 buoy (alat deteksi tsunami) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dari jumlah itu, sembilan unit dimiliki oleh Indonesia, 10 unit milik Jerman, satu unit Malaysia, dan dua unit milik Amerika Serikat. Sayangnya, semua alat itu tidak berfungsi.

“Celakanya, menghadapi situasi demikian, anggaran BNPB justru terus-menerus dikurangi oleh Pemerintah. Pada 2015, alokasi anggaran BNPB mencapai Rp2,5 triliun,” terangya.

Pada 2016, anggaran BNPB ditetapkan Rp1,6 triliun, namun oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2016 angka tersebut kemudian dipotong menjadi Rp1,46 triliun. Pada 2017, anggaran BNPB kembali turun menjadi Rp1,2 triliun. 

Tahun lalu, 2018, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp700 miliar. Sementara, di tahun 2019, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp610 miliar, jauh lebih kecil dari jamuan pemerintah untuk Sidang IMF/World Bank Oktober 2018 yang menghabiskan hampir Rp. 1 trilyun.

Memang, di sisi lain Pemerintah menyediakan dana cadangan kebencanaan, yang bersifat on call, yang tahun 2019 anggarannya mencapai Rp6,5 triliun. Namun, kata dia, dana itu alokasinya lebih untuk melakukan penanganan pasca-bencana, seperti proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk pencegahan dan antisipasi. 

“Inilah yang saya sebut sebagai manajemen bencana ala pemadam kebakaran. Kita menyiapkan anggaran di hilir, sementara anggaran di hulunya terus-menerus dikurangi. Menurut saya ini perlu dikoreksi,” pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00