• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Internasional

Venezuela, negara yang ditinggalkan tiga juta penduduknya

3 January
06:45 2019
0 Votes (0)

KBRN, Caracas : "Sampai kapan kamu akan bertahan?" dan "Kapan kamu akan pergi dan memulai kehidupan baru?" adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada dalam benak warga Venezuela.

Setiap harinya tak kurang dari 5.000 warga yang angkat kaki meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan diri dari krisis ekonomi dan kemanusiaan yang menerpa negara yang kaya minyak itu.

Lebih dari tiga juta orang sudah angkat kaki dari Venezuela beberapa tahun belakangan ini. Menurut PBB, angka itu akan melonjak menjadi lebih dari lima juta orang di akhir tahun 2019.

Sebagian besar warga Venezuela mengungsi ke negara Amerika Selatan lain. Lebih dari satu juta warga Venezuela memilih Kolombia sebagai rumah baru mereka, sementara lebih dari 500.000 orang menuju ke arah selatan dengan tujuan akhir Ekuador, Peru, dan negara-negara lain di sekitarnya.

Orang-orang yang memiliki koneksi yang baik telah memulai kehidupan baru mereka dengan mencari pekerjaan dan mengenyam pendidikan di negara baru mereka. Namun, saya juga menemukan orang-orang yang hanya berjualan air minum dan makanan di jalanan di Peru dan Kolombia untuk mencukupi hidup sehari-hari.

"Kita berbicara tentang orang-orang yang mengungsi bukan karena bencana alam atau perang," ujar Claudia Vargas Ribas, seorang ahli migrasi di Universitas Simón Bolívar in Caracas.

Tahun baru akan menjadi tahun yang berat untuk pemerintah Venezuela. Pada 10 Januari mendatang, Nicolás Maduro akan disumpah untuk menjabat selama enam tahun ke depan setelah memenangkan pemilihan umum Mei lalu.

Pemilu ini diboikot oleh pihak oposisi dan dikritik oleh Amerika Serikat (AS), negara-negara di Uni Eropa, dan negara-negara tetangga Venezuela.

Presiden Maduro menuduh negara-negara seperti AS dan negara-negara di Eropa sebagai 'imperialis' karena telah melancarkan 'perang dagang' terhadap Venezuela dan menetapkan sanksi terhadap badan-badan pemerintahannya.

Namun, beberapa pengkritik mengatakan lumpuhnya perekonomian Venezuela disebabkan Presiden Maduro dan pendahulunya, Hugo Chávez, tidak mampu mengurus perekonomian negaranya dengan benar.

"Kita akan menghadapi hari-hari yang kritis pada bulan Januari," kata David Smolanksy, tokoh pemimpin oposisi yang diasingkan, yang kini mengepalai kelompok migrasi Venezuela untuk Organisasi negara-negara Amerika.

Perubahan kepemimpinan Majelis Nasional, yang dikuasai oleh oposisi, di awal Januari juga dapat meningkatkan tensi di Venezuela.

"Maduro akan menunjukkan kekuasaannya," kata Geoff Ramsey, seorang asisten direktur Program Venezuela pada Kantor Washington untuk Amerika Latin (WOLA).

"Saya pikir hal ini akan membuat ketidakpuasan baru dan beberapa orang yang sebelumnya tidak memiliki rencana untuk bermigrasi akan berpikir untuk berpindah setelah Maduro disumpah."

Krisis Venezuela akan berdampak luas ke negara-negara lain di Amerika Selatan.

"Negara-negara di sana adalah negara berkembang, kita tidak boleh lupa itu," kata Claudia Vargas Ribas. "Jadi menerima orang sebanyak itu akan membuat masalah internal di negara mereka semakin kompleks."

Orang-orang yang memiliki koneksi yang baik telah memulai kehidupan baru mereka dengan mencari pekerjaan dan mengenyam pendidikan di negara baru mereka. Namun, saya juga menemukan orang-orang yang hanya berjualan air minum dan makanan di jalanan di Peru dan Kolombia untuk mencukupi hidup sehari-hari.

"Kita berbicara tentang orang-orang yang mengungsi bukan karena bencana alam atau perang," ujar Claudia Vargas Ribas, seorang ahli migrasi di Universitas Simón Bolívar in Caracas.

Tahun baru akan menjadi tahun yang berat untuk pemerintah Venezuela. Pada 10 Januari 2018, Nicolás Maduro akan disumpah untuk menjabat selama enam tahun ke depan setelah memenangkan pemilihan umum Mei lalu.

Pemilu ini diboikot oleh pihak oposisi dan dikritik oleh Amerika Serikat (AS), negara-negara di Uni Eropa, dan negara-negara tetangga Venezuela.

Presiden Maduro menuduh negara-negara seperti AS dan negara-negara di Eropa sebagai 'imperialis' karena telah melancarkan 'perang dagang' terhadap Venezuela dan menetapkan sanksi terhadap badan-badan pemerintahannya.

Namun, beberapa pengkritik mengatakan lumpuhnya perekonomian Venezuela disebabkan Presiden Maduro dan pendahulunya, Hugo Chávez, tidak mampu mengurus perekonomian negaranya dengan benar.

"Kita akan menghadapi hari-hari yang kritis pada bulan Januari," kata David Smolanksy, tokoh pemimpin oposisi yang diasingkan, yang kini mengepalai kelompok migrasi Venezuela untuk Organisasi negara-negara Amerika.

Perubahan kepemimpinan Majelis Nasional, yang dikuasai oleh oposisi, di awal Januari juga dapat meningkatkan tensi di Venezuela.

"Maduro akan menunjukkan kekuasaannya," kata Geoff Ramsey, seorang asisten direktur Program Venezuela pada Kantor Washington untuk Amerika Latin (WOLA).

"Saya pikir hal ini akan membuat ketidakpuasan baru dan beberapa orang yang sebelumnya tidak memiliki rencana untuk bermigrasi akan berpikir untuk berpindah setelah Maduro disumpah."

Krisis Venezuela akan berdampak luas ke negara-negara lain di Amerika Selatan.

"Negara-negara di sana adalah negara berkembang, kita tidak boleh lupa itu," kata Claudia Vargas Ribas. "Jadi menerima orang sebanyak itu akan membuat masalah internal di negara mereka semakin kompleks."

Upaya-upaya untuk mengurus bantuan kemanusiaan telah diadakan. Dua pertemuan di ibu kota Ekuador, Quito, sudah dilaksanakan dan negara-negara terdampak sudah sadar mereka perlu bekerja sama untuk menyelesaikan krisis ini. Pertemuan ketiga dijadwalkan untuk dilaksanakan pada semester pertama di tahun 2019.

"Jika Anda membandingkan apa yang sudah dilakukan di Amerika Latin dan Eropa terkait dengan urusan para migran -mengingat Eropa memiliki kondisi yang lebih baik dan perekonomian yang lebih maju- contoh yang ditunjukkan oleh Amerika Latin sangat istimewa," ujar ahli sosiologi Tomás Páez, yang mengurus Proyek Global untuk Diaspora Masyarakat Venezuela.

Namun, dengan semakin banyaknya migran dari Venezuela, apakah negara-negara tersebut dapat memperketat peraturan imigrasi mereka?

"Jika mereka berusaha menyetop para migran, yang akan timbul adalah kekacauan," kata Páez. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa masalah-masalah sosial, seperti peredaran narkoba, prostitusi, dan industri-industri ilegal akan timbul jika para migran dilarang masuk.

Beberapa ahli melihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah negara terdampak masih belum signifikan.

"Pemerintah negara-negara tersebut sangat berharap bantuan dari AS dan donor-donor lainnya," kata Geoff Ramsey. "Tapi, mereka khawatir ketika harus menyediakan solusi jangka menengah dan jangka panjang untuk krisis ini."

Awal bulan ini, 95 organisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, UNHCR, meluncurkan program yang dinamakan Rencana Respons Regional untuk Pengungsi dan Migran dari Venezuela.

Tujuannya adalah merespons kebutuhan waga Venezuela yang bermigrasi dan mengajak komunitas internasional untuk mengumpulkan bantuan.

Geoff Ramsey mengatakan upaya itu adalah awal mula yang sangat baik, tapi janji di atas kertas saja tidak cukup.

"Solusi berarti untuk krisis Venezuela akan mengharuskan negara-negara di Amerika Latin untuk menyatukan komunitas-komunitas para migran ke dalam perekonomian formal dan pasar kerja mereka."

Tidak hanya mengatasi krisis terkait migrasi, negara-negara itu juga perlu menekan Presiden Maduro, kata David Smolanksy.

"Anda butuh lengan yang kuat dan tangan yang bersahabat," katanya.

"Negara-negara itu butuh bersikap tegas terhadap kediktatoran —karena semakin lama hal itu berlangsung, semakin banyak pula orang yang akan pergi dari Venezuela." (BBC)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00